Praktisi Hukum Adv Razi Mahfudzi, SH: Satpam Dihimbau untuk Tidak Berserikat

JAKARTA – Berserikat atau membentuk Serikat Pekerja memang merupakan Hak dari pada Pekerja/ Buruh yaitu sesuai dengan Pasal 104 Ayat (1) Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) yang berbunyi, Setiap Pekerja/Buruh berhak membentuk dan menjadi anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan juga Pasal 5 Ayat (1) UU Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja.

Serikat Pekerja, yaitu Setiap Pekerja/Buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh, akan tetapi bagi Satuan Pengamanan (Satpam) hal ini merupakan dilema tersendiri dengan adanya Surat Edaran Kabaharkam Nomor B/194/I/2013/Baharkam yang melarang Satpam untuk berserikat dikarenakan Satpam termasuk dalam bagian dari Pengamanan Terbatas yaitu terbatas pada tempatnya bertugas sesuai dengan Perkap Nomor 24 Tahun 2007 yang mengatur tentang Sistem Management Pengamanan.

Praktisi Hukum, Adv Razi Mahfudzi, S.H., mengatakan, meskipun secara Hirarki Peraturan Perundangan Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-undang Serikat Pekerja lebih tinggi dibandingkan dengan Surat Edaran Kabaharkam Nomor B/194/I/2013/Baharkam, tetap saja Satpam memiliki keterikatan dengan Surat Edaran tersebut dikarenakan Satpam dibentuk dari Perkap Nomor 24 tahun 2007 yang notabene adalah peraturan turunan dari Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang di dalamnya mengatur tentang bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa, di mana Satpam melalui Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) merupakan salah satu komponen yang membantu pengemban tugas kepolisian dan bisa dikatakan Satpam ini adalah anak kandung Polri.

“Agar Satpam mengikuti arahan dari Polri, dikarenakan fungsi pengamanan terbatas yang melekat pada diri satpam, sehingga tidak elok bila satpam yang menjadi bagian pengamanan dalam perusahaan atau instansi menjadi bagian dari serikat pekerja. Hal ini akan menjadikan satpam tidak profesional dalam menjalankan tugasnya, karena sudah pasti terjadi conflict of interest, jika satpam menjadi bagian dari serikat pekerja,” ujar Adv Razi Mahfuzi, kepada awak media, Minggu (9/8/2020) malam.

“Artinya, jika terjadi konflik antara Perusahaan dengan serikat pekerja, ketika satpam menjadi anggota dari serikat pekerja akan sulit rasanya bagi satpam untuk dapat bersikap netral dan profesional dalam menjalankan tugasnya,”tegas Razi.

Pria yang juga Ketua Pembela Publik pada LBH DPP Barisan Pemuda Nusantara (Bapera) ini pun berpendapat, Satpam untuk menjadi bagian dari Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (APSI) untuk menyalurkan aspirasinya.

“Satpam ini kan sudah ada wadahnya, yaitu APSI yang juga disarankan oleh Polri sebagai tempat untuk menampung aspirasi satpam di seluruh Indonesia, dan juga apabila satpam merasa ada hak-haknya sebagai pekerja yang tidak terlindungi dapat mengadu ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang saat ini sudah banyak membantu masyarakat yang dirugikan haknya,” tutur Adv Razi Mahfudzi, S.H.

“Himbauan ini bukan merupakan bentuk Union Busting atau melarang satpam untuk berserikat tetapi hal ini semata-mata bentuk kepedulian untuk meningkatkan netralitas, mutu dan profesionalisme Satpam,” ungkap Razi.

Razi, yang dikenal seorang pengacara muda ini menuturkan pengalamannya, saya pernah menjadi Kuasa Hukum salah satu anggota satpam yang dianiaya oleh oknum serikat pekerja di suatu perusahaan, dikarenakan oknum serikat pekerja yang juga Ketua dari Serikat Pekerja tersebut melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan perusahaan, sehingga sebagai bagian dari penegak aturan di perusahaan, satpam menegur oknum tersebut. Karena tidak terima ditegur oknum tersebut melakukan penganiayaan.

“Kasus ini sudah diputus di Pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi dengan Putusan Pidana Penjara selama 1 bulan 25 hari terhadap oknum tersebut, tindakan ini merupakan contoh dari sikap profesional seorang satpam yang hanya taat pada SOP dan peraturan, bukan taat pada jabatan atau orang tertentu,” tutur Razi.

Dapat dibayangkan, lanjutnya, apabila satpam menjadi bagian dari serikat pekerja, tentunya satpam tersebut tidak akan berani melakukan peneguran terhadap oknum tersebut, karena satpam merupakan professional dan netral maka hal tersebut dapat dilakukan.

Sejalan dengan hal itu, dihimbau kepada stakeholder di Industri Security khususnya Polri dan BUJP, agar bersinergi menciptakan regulasi yang ditujukan untuk meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan satpam.

“Supaya satuan pengamanan dapat menjadi insan yang profesional, netral dan terpercaya,” tutup Razi seorang pengacara muda mengakhiri. (Megy Aidillova)

Nilai-Nilai Yang Terdapat Dalam Situasi Covid 19 Sesuai dengan Pembelajaran Agama Islam

Semenjak terjadinya wabah virus corona atau Covid-19 yang menimpa Negara Indonesia, berawal dari dua orang WNI yang terserang  virus ini karena berkontak lansung dengan WNA dari Jepang. Beberapa selang waktu setelah pasti terdeteksi virus Covid-19 pada WNI tersebut, barulah Presiden mengambil kebijakan untuk menetapkan keputusan lockdown bagi warga Negara Indonesia.

Keputusan ini dianggap sudah terlambat dikeluarkan, sehingga penyebaran banyak tertular ke warga lain, setelah keluarnya Surat Edaran itupun masih banyak Warga Negara Asing yang berhasil masuk ke Indonesia, seperti China, Thaiwan, dll. Sampai akhirnya beberapa minggu baru terlaksananya keputusan untuk penolakan Warga Negara Asing masuk ke Indonesia, dan pemulangan Warga Negara Asing ke negara masing-masing, serta lockdown bagi warga negara Indonesia sebagai upaya untuk memutus mata rantai penularan virus tersebut.

Selain sebagai kebijakan resmi oleh pemerintah, ada beberapa nilai pendidikan dan kedisiplinan yang dapat kita pelajari dari Lockdown atau Tetap di rumah untuk memutus mata rantai penularan Covid-19 ini. Disiplin yang  paling menonjol ialah  menjaga kebersihan dengan cuci tangan pakai sabun sesering mungkin dan menghindari keramaian, serta memperbannyak ibadah di rumah.

Dalam Pendidikan Agama Islam, berdiam diri di rumah ini saat pemutusan mata rantai penularan Covid-19 merupakan peningkatan nilai-nilai kedisipilinan dan pendidikan. Misalnya dalam beribadah dan menjaga kebersihan lingkungan serta kebersihan diri. Dalam keseharian umat Islam itu dianjurkan banyak-banyak melakukan ibadah sunat di samping menunaikan ibadah wajib.  Apabila seseorang di samping melaksanakan shalat wajib, juga bisa ditambah dengan shalat sunat, maka itu sudah merupakan nilai kebersihan yang tinggi dan nilai kedisiplinan yang baik, terutama dalam membagi waktu.

Islam merupakan agama pencegahan, yakni mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dalam Islam sudah diperintahkan untuk mewujudkan pola hidup sehat, pola makan sehat dan berimbang, serta perilaku dan etika makan dan minum yang baik. Dalam etika makan, Allah SWT telah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 114 yang berbunyi:

فكلوا ممّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَللاً طَيِّباً وَشْكُرُوْا نِعْمَةَ اللهِ إنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ (١١٤)

Artinya: ”Maka oleh kalian rezeki yang halal lagi baik yang telah Allah karuniakan kepada kalian” (Q.S An-Nahl : 114)

Dari ayat tersebut sudah jelas bahwa kita diperintahkan Allah SWT untuk memakan makanan yang halal lagi baik, karena kebanyakan dari wabah penyakit menular biasanya ditularkan oleh hewan yang menyimpan bakteri-bakteri jahat. Islam sudah menetapkan hewan yang halal untuk dimakan dan yang haram dimakan, termasuk kelelawar yang menjadi penyebab utama datangnya virus corona.

Pada masa Rasulullah SAW, wabah penyakit menular sudah terjadi, wabah tersebut adalah kusta yang menular serta mematikan, dan obatnya belum ada. Untuk mengatasi wabah tersebut, Rasulullah SAW menerapkan karantina atau isolasi terhadap penderita. Ketika itu Rasulullah SAW memerintahkan untuk tidak dekat-dekat atau melihat para penderita kusta tersebut. Dengan demikian, metode karantina atau lockdown telah diterapkan juga semenjak zaman Rasulullah SAW sebagai pemutus mata rantai penularan penyakit yang berbahaya, dan saat ini juga melanda dunia.

Rasulullah SAW juga pernah memperingatkan umatnya untuk tidak mendekati wilayah yang sedang terkena wabah. Sebaliknnya, jika sedang berada ditempat yang terkena wabah, mereka dilarang untuk keluar dari daerah tersebut. Sabda Rasulullah SAW :

قَلَ رَسُوْلُ اللهُ ص.م الطَّاعُوْنَ آيَةُالرَّجْزِ ابْتَلَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ ناَساً مِنْ عِباَدِهِ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فَلاَ تَدْخُلُوْا عَلَيْهِ وَإِذَاوَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا تَفِرُّوْا مِنْهُ.

Artinya : “Tha’un (wabah penyakit menular )adalah suatu peringatan dari Allah SWT untuk menguji hamba-hamba Nya dari kelangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit disuatu negeri janganlah kamu masuk ke negeri itu. dan apabila wabah ituberjangkit dinegeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya.” (HR. Bukhari dan Muslim dari Usamah bin zaid).

Dari hadits tersebut maka khalifah negara menerapkan kebijakan dan isolasi khusus yang jauh dari pemukiman penduduk apabila terjadi wabah penyakit menular, ketika isolasi, penderita diperiksa secara detail. Lalu dilakukan langkah-langkah pengobatan dengan pantauan ketat.

Keterangan di atas bisa kita ambil ‘ibrah atau pembelajarannya bahwa:

Pertama, karantina sebagai sabda Rasulullah SAW di atas, itulah konsep karantina yang hari ini kita kenal. Mengisolasi daerah yang terkena wabah, adalah sebuah tindakan yang tepat.

Kedua, bersabar. Di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari diceritakan, suatu kali Aisyah bertanya kepada Nabi SAW tentang wabah penyakit. Rasulullah SAW bersabda, “wabah penyakit itu adalah orang-orang yang DIA kehendaki. Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jika terjadi suatu wabah penyakit, ada orang yang menetap di negerinya, ia bersabar, hanya berharap balasan dari Allah SWT Ia yakin tidak ada peristiwa yang terjadi kecuali sudah ditetapkan Allah. Maka ia mendapat balasan seperti mati Syahid.”

Ketiga, berbaik sangka dan berikhtiarlah. Karena Rasulullah SAW bersabda: “Tidaklah Allah SWT menurunkan suatu penyakit kecuali Dia yang menurunkan penawarnya.” (HR. Bukhari).

Keempat, banyak-banyaklah berdo’a dan shalat sunah di sela-sela waktu yang dianjurkan, misalnya shalat sunah dhuha, rawatib, dll. Perbanyak dzikir dan membaca do’a-do’a keselamatan, salah satu contohnya yang sudah diajarkan Rasulullah SAW untuk dilafadzkan disetiap pagi dan sore, yaitu dzikir pagi dan petang.

Walaupun peneliti belum menemukan bukti ilmiahnya, tetapi logika secara sederhananya bisa kita perhatikan pada orang yang jauh dari Allah SWT, biasanya mudah mengalami stress, pada kondisi stress hormon yang bekerja adalah adrenalin, norepinephirine, dan kortisol. Hormon stress akan menyebabkan asam lambung naik, sistem imun turun sehingga mudah terkena penyakit. Sebaiknnya pada orang-orang yang beriman dan tawakkal, hormon oxytocin bekerja lebih baik, sehingga akan menghasilkan endorphin yang tinggi yang menimbulkan kedamaian dan ketenangan, sehingga sistem imun tubuh menjadi lebih kuat.

Terkait dengan wabah coronavirus atau Covid-19 ini, sebagai seorang mukmin, maka sebaiknya selain melakukan ikhtiar dengan social distancing, maka tingkatkan juga ikhtiar spiritual kita. Mari kita bertafakkur lebih jauh, semua wabah ini adalah sebuah rahmat-Nya, sebuah peringatan bagi yang berfikir untuk terus menjadikan musibah sebagai wasilah atau jalan untuk terus banyak mendekatkan diri kepada Allah SWT, sehingga ketika tingkat kepasrahan tinggi maka akan dirasakan ketenangan yang hakiki.

Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa dengan menjaga nilai-nilai kedisiplinan dan menjalankan aturan syari’at Islam, seperti cuci tangan setiap saat, jaga kebersihan lingkungan serta perbannyak doa dan ikhtiar dan tingkatkan keimanan dengan banyak melakukan shalat-shalat sunah yang sudah dianjurkan oleh Nabi SAW, bahkan jaga jarak dengan tidak bersentuhan terutama yang bukan muhrim, semua itu dapat menjadi upaya pencegahan penularan virus corona atau Covid-19 yang masih belum seutuhnya pergi dari bumi tercinta ini. Selain itu juga dapat meningkatkan keimanan serta intensitas kedekatan hati kita dengan Allah SWT. Dengan menjaga aturan-aturan Islam serta menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, maka Insya Allah bisa menjaga kita dari berbagai penyakit dan terselamatkan atau terhindar dari marabahaya. Hasbunallahu wani’mal wakil, ni’mal maula wa ni’mannashiir.

Oleh:Elni Desriwita

Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

 

 

 

 

 

Pentingnya Pendidikan Digital Citizenship

Saat ini sejarah telah membawa kita untuk memasuki suatu ekosistem baru, yaitu ekosistem digital tanpa harus meninggalkan ekosistem dunia nyata. Hampir semua orang sekarang sudah menjadi warga dunia digital dengan berbagai cara berdiskusi, berburu infomasi, bersosialisi, belajar, berbisnis, hingga berurusan dengan pemerintah melalui jejaring internet.
Statusnya sebagai warga dunia digital semakin dikokohkan dengan identitas digital, yang sekarang semakin mudah untuk diakses dengan cepat oleh banyak orang.

Masalahnya, orang yang memasuki ekosistem ini tanpa memiliki kesadaran penuh bahwa dia tengah memasuki dunia baru yang sangat kompleks, bahkan jauh lebih kompleks dibandingkan dengan dunia nyata. Hampir semua sisi dalam kehidupan nyata, dari yang paling layak di lihat sampai yang paling tidak layak untuk di lihat.

Selain itu, setiap orang memasuki ekosistem baru dengan bebas tanpa beban yang berarti, misalnya bagaikan dengan berjalan-jalan sendirian di suatu daerah yang belum pernah dikunjungi.

Bahkan, rasa bebas dan percaya diri itu juga sering berlebihan. Sudah menjadi fenomena umum, bahwa ada orang yang tampak tenang dalam dunia nyata tetapi bisa menjadi garang di media sosial. Atau sebaliknya, orang yang tampak gagah berani mencaci maki pejabat negeri, tetapi mendadak pucat ketika ditangkap polisi.

Tepatnya saat ini kita memasuki ekosistem digital tanpa pemandu atau melalui praktik langsung. Segala hal terkait dengan kepantasan, manfaat, risiko, dan sebagainya, kita temukan di lapangan tanpa ada yang memandu dan menjelaskan secara komprehensif. Karena itu tidak mengherankan kalau di luar ada orang yang sejahtera dengan memanfaatkan dunia maya. Di sana-sini kita menemukan begitu banyak korban ketidakpantasan atau bahkan kejahatan di sana. Mungkin di antara kita ada yang mengalami atau setidaknya mendengar satu dari kejahatan seperti pornografi, berita bohong, pelecehan, cyber bullying, pencurian data, penipuan, plagiasi, terorisme, dan sebagainya.

Ke depannya, persoalan akan semakin kompleks karena dunia maya itu sendiri juga terus berkembang dengan ruang lingkup jejaring yang semakin luas dan makin interconnected. Sebagian dari kita mungkin masih berada di jejaring informasi (internet of information). Namun, siap atau tidak, kita tengah memasuki era jejaring benda (internet of things-IoT), bahkan jejaring nilai ekonomi (internet of value-IoV atau internet of economy-IoE), yang semuanya memiliki potensi dan risikonya sendiri-sendiri.

Terkait permasalahan yang sering terjadi seperti yang di sebutkan di atas, maka perlu adanya pencerahan sebagai bentuk pendidikan kepada warga digital agar lebih berhati-hati dalam membuat konten digitalnya. Dengan kondisi masyarakat kita yang mayoritasnya sudah menjadi warga digital sangat banyak bentuk konten positif yang seharusnya di buat, seperti konten ajakan dalam kemajuan, konten pengetahuan yang menginspirasi dan memberi pendidikan kepada warga digital.

Selain dari itu tentunya juga perlu adanya pendidikan digital citizenship, seperti di beberapa negara, pendidikan digital citizenship dengan berbagai istilahnya, sudah banyak masuk ke dalam kurikulum, utamanya untuk pendidikan dasar. Fokusnya pada anak-anak karena mereka paling rentan menjadi korban. Sementara konsep menghargai orang lain, memperlakukan orang sebagaimana dia ingin diperlakukan, dan bertindak secara bertanggung jawab adalah bagian dari etika umum yang sudah harus melekat dalam perilaku setiap orang, termasuk dalam aktivitas siber-nya.

Pertanyaannya, apakah di Indonesia diperlukan langkah serupa? Bukankah persoalan kita lebih besar dari itu? Di tingkat pendidikan dasar dan menengah, pendidikan digital citizenship jelas diperlukan. Namun, bukankah yang lebih mendesak sebenarnya justru pendidikan di kalangan masyarakat dewasa?

Semoga pertanyaan ini ada jawabnya dan kebijakan negara kita tentang konten digital bisa lebih baik yang sesuai dengan yang dibutuhkan di negeri ini sehingga terlahirnya warga digital yang lebih berkualitas.

Oleh : Adi Saputra
Mahasiswa Hukum Tata Negara

Polemik POP Kemendikbud Bukti Pemuda Belum Terlalu Didengar Dalam Pemerintahan

BeritaSumbar.com,-Baru baru ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI mengalami polemik internal yang mana sasaran utama nya adalah Nadiem Makarim. Sebagaimana yang diketahui, Nadim bersama kementerian yang dipimpinnya menggagas sebuah program yaitu POP (Program Organisasi Penggerak), program ini cukup baru yang mana masuk dalam episode Merdeka Belajar.

Coba kita kaji kembali terkait pendidikan di Indonesia. Pendidikan Indonesia cukup mengalami penurunan, terbukti dari peringkat pendidikan Indonesia yang masih rendah. Berdasarkan skor PISA, dari 72 negara yang disurvei, Indonesia berada di peringkat tiga terbawah. Penurunan kualitas pendidikan ini tidak lain dan tidak bukan dikarenakan masih banyak permasalahan yang dialami Indonesia terutama dalam hal kualitas pendidikan itu sendiri, fasilitas, akses pendidikan, kuantitas tenaga pengajar yang tidak balance dengan kualitas yang diharapkan dan masih banyak lagi.

Ketika pendidikan Indonesia seperti ini saja atau stagnan dan tidak adanya perkembangan yang signifikan, Presiden Jokowi menunjuk salah satu anak muda berbakat untuk mengisi kursi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Nadiem Makarim. Nadiem yang terbiasa bekerja kreatif, high pressure dan visioner selama di Go-Jek, langsung tancap gas ketika ditunjuk menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, salah satu gagasan nya adalah POP (Program Organisasi Penggerak).

Program POP (Program Organisasi Penggerak) merupakan program yang mendorong hadirnya Sekolah Penggerak yang mana program ini melibatkan partisipasi langsung organisasi untuk meningkatkan kompetensi 50.000 guru, kepala sekolah dan tenaga kependidikan di 5.000 PAUD, SD dan SMP. Akan tetapi program ini menjadi polemik ketika 3 organisasi memutuskan keluar dari program ini.

Organisasi tersebut adalah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama (LP Ma’arif NU), dan Persatuan Guru Republik Indonesia ( PGRI). Keluarnya 3 organisasi ini dilandaskan atas kehadiran 2 organisasi CSR yang lolos untuk mendapatkan dana pada program POP ini, yaitu Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation. Tidak hanya itu, 3 organisasi yang keluar juga beranggapan program ini tidak jelas dan tidak transparan.

Direktur enderal Tenaga Guru dan Kependidikan Kemendikbud Iwan Syahril mengatakan pihaknya tidak ikut campur dalam teknis seleksi peserta Organisasi Penggerak. Kemendikbud sendiri melibatkan lembaga independen yaitu SMERU Research Institute dalam menyaring secara ketat organisasi-organisasi yang layak untuk lolos dan objektif tanpa memandang asal organisasi tersebut. Sehingga ini tidak ada intervensi dari kemendikbud. Tidak hanya itu, Dalam hal pelaksanaan Kemendikbud juga melibatkan ITJEN dan KPK dalam hal pengawasan yang menggunakan anggaran negara ini. Sehingga anggaran tersebut tepat guna dan tepat sasaran tanpa ada celah sama sekali untuk dipermainkan. Kemendikbud juga telah mengkonfirmasi kalau 2 organisasi CSR itu tidak mendapatkan dana dari Kemendikbud, mereka menggunakan skema mandiri dan hanya menjadi bagian dari program support dari Kemendikbud.

Dari sini sudah jelas, harus sama sama diketahui. Sebelum-sebelumya jabatan Kementerian tersebut merupakan jabatan politis yang mana untuk menduduki sebuah jabatan menteri harus ada pengaruh keterlibatan dalam proses pemenangan penguasa cukup kental. Jadi tidak heran beberapa organisasi mengeluarkan diri dalam program ini. Latar belakang Nadiem Makarim yang bukan non partai ditambah sosok anak muda, selalu dianggap remeh oleh segelintir orang. Nadiem bermaksud untuk merubah kebiasaan lama yang mana selama ini dana-dana pendidikan diberikan kepada organisasi yang itu-itu saja yang dekat dengan penguasa dan tanpa adanya keterbukaan informasi atau transparansi.

Kebijakan Nadiem yang membuka seleksi untuk POP ini ditentang habis oleh banyak kalangan, Nadiem dianggap tidak paham sejarah dan kurang menghargai organisasi-organisasi lama yang sudah bermain dalam bidang ini. Sedangkan dari sisi lain, ini menjadi awal yang baik, ketika semua organisasi di Indonesia yang memiliki profil dan track reccord yang jelas dan sesuai dengan kriteria yang ketat dari Kemendikbud mendapatkan hak yang sama untuk bertarung gagasan secara baik dan terbuka.

Bukan tidak menghargai organisasi lama, ini lebih berbicara secara luas, yaitu Kolaborasi. Pendidikan Indonesia itu butuh kolaborasi antar pihak, tidak bisa hanya mengandalkan yang sudah ada saja. Indonesia pantas bersyukur, memiliki banyak pemuda yang bergerak bersama organisasinya diakar rumput untuk fokus pada peningkatan kualitas pendidikan yang jauh dari media dan bahkan tidak mendapatkan suntikan dana pemerintah.

Mereka bergerak secara terstruktur dan mengedepankan jiwa kesukarelawan. Ini menjadi penting karena terbukti pemuda di Indonesia tidak cukup mendapatkan tempat dalam sistem itu sendiri. Terbukti ketika Nadiem ingin merubah kebiasaan lama, tapi ia malah mendapatkan cercaan dari berbagai pihak yang mana harusnya sama-sama mendukung dan berkolaborasi. Disisi lain ini bisa juga menjadi auto kritik bagi Nadiem adalah, harusnya organisasi yang berafiliasi dengan perusahaan khususnya perusahaan rokok tidak bisa terlibat dalam program ini. (*)

Oleh: Hari Novar
Founder I-YES & Inisiator Sambilan Creative Hub

Prof Kusnandi Rusmil, Pembuatan Vaksin Butuh Waktu Cukup Panjang

Payakumbuh,BeritaSumbar.com,-Pandemi Covid-19 belum berlalu. Setiap hari di media media masa masih didengar dan dibaca ada pasien positif corona di negeri ini. Perjuangan pemerintah bersama instansi terkait terus ditingkatkan dalam memutus mata rantai covid-19 ini.

Salah satunya dengan melakukan uji klinis terhadap vaksin corona. PT Bio Farma yang ditunjuk Pemerintah dalam penelitian ini bekerjasama dengan Universitas Padjadjaran lakukan uji klinis Vaksin. Dibawah komando Prof. Dr. Kusnandi Rusmil, dr., Sp.A(K)., MM Guru besar Universitas Padjadjaran Bandung Jawa Barat penelitianpun dilakukan.

Pilihan terhadap universitas ini bukanlah tanpa alasan. Hal ini berdasarkan pengalaman Unpad yang sudah 20 tahun lebih melakukan penelitian terhadap vaksin di Indonesia. Bahkan vaksin vaksin yang sudah beredar sampai ke puskesmas di Indonesia sudah melalui uji labor Unpad, cerita Prof Kusnandi.

Profesor Kelahiran Luak Limopuluah ini juga menyampaikan bahwa untuk vaksin covid-19 belum ada. Dan untuk membuat vaksin tersebut tidaklah mudah butuh waktu panjang dan beberapa proses pengujian.

menurut Prof Kusnandi tahapan pembuatan vaksin tersebut sebagai berikut:

I.Tahap Preclinical Trial (Uji fisilka,kimia dan bintang)

II.Tahap Clinical Trial ( ada 4 Fase Uji Klinis )

I.Tahap Preclinical trial :

Yaitu mencari antigen terhadap penyakit, kemudian antigen tersebut di uji secara Fisika dan Kimia , bila stabil dilanjutkan pada binatang percobaan (biasanya kera) . Apakah stabil dan aman, selanjutnya masuk ke Tahap  Fase  Clinical Trial  (pada Manusia).

II.Tahap Clinical Trial : ada 4 phase

Phase 1:Yang utama pada fase ini untuk melihat keamanan vaksin  dan imunogenesitas(kadar zat anti), dan dosis biasanya satu senter .Antigen tersebut di uji coba pada sukarelawan biasanya 50-200 orang dewasa, setelah aman pada dewasa dilanjutkan  uji coba vaksin utk anak, sebanyak  kurang lebih 30 orang anak bila vaksin ini untuk anak.

Phase 2: Melihat keamanan , imugenesitas dan dosis  dengan subjek  lebih besar Dilakukan kepada 400 orang atau lebih Biasanya 1 senter boleh juga 2 center. Phase ini juga untuk melihat keamanan dan  imunogesitas (kadar antibodi dalam darah). Apabila keamanan  baik  dan  kadar antibodi  yang terbentuk  kadarnya diatas atau sama dengan  nilai kadar protektif (kadar pencegahannya) maka selanjutnya dilanjutkan ke phase 3.

Phase 3:

Harus multi Center,  3 sampai dengan 4 senter. Phase ini tujuannya  untuk melihat  keamanan dan kadar  zat antinya (imunogesitas) dan efektifitasnya( jumlah orang yang sakit  covid  dibandingkan yang tidak sakit,  subjeknya ribuan  hasilnya harus  sama untuk setiap senter uji klinis  .

Apabila hasilnya baik,baru vaksin ini boleh beredar/dipasarkan. Yang menilai uji klinis di Indonesia dan izin edar adalah Badan POM . Pihak Industri yang akan meregister ke Badan POM dan  WHO

 Phase 4. Post Marketing surveylence

Apa bila dalam perjalanannya banyak keluhan maka vaksin ini dapat ditarik dari peredaran.

WHO  dan beberapa negara  sedang berlomba untuk membuat vaksin covid 19 termasuk Lembaga Eykman di Indonesia . Biasanya bekerjasama sama dengan  perusahaan  multinasional yang besar besar seperti Sanovy ,Glaxo,  Pasteur , Biofarma.

Menurut ilmu medis, saat ini salah satu metoda pengobatan penyakit yang disebabkan virus corona ini adalah dengan meningkatkan imunitas tubuh. hal ini dikarenakan belum ditemukannya obat atau vaksin untuk menyehatkan kembali pasien yang terinfeksi covid-19.

kebanyakan  mempergunakan obat lama yang digunakan  untuk penyakit  lain seperti untuk penyakit virus pada umumnya(gol acyclovir, pengobatan  untuk penyakity gangguan imun lainnya  yang hasilnya belum nampak.

Ada pula  pemberian  antibodi yang diambil dari orang yang telah sembuh dari penyakit  covid 19 untuk mengatasi penyakit . Pemberian antibodi ini merupakan pemberian kekebalan secara pasif (antibodi dimasukan kedalam tubuh untuk melawan penyakit corona 19).

Difinisi : Vaksinasi/Imunisasi yaitu suatu tindakan pemberian zat antigen suatu kuman penyakit dengan sengaja pada seseorang dengan tujuan merangsang pembentukan  zat anti penyakit  (disebut antibody) sehingga  tubuh diharapkan akan kebal terhadap penyakit tersebut.

Antigen yang diberikan dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan sakit , akan tetapi mampu merangsang sel limposit  untuk  menghasilkan antibodi . Cara ini menirukan infeksi alamiah yang tidak menimbulkan sakit namun cukup memberikan kekebalan. sehingga apabila terjangkit penyakit yang sesungguhnya di kemudian hari orang tersebut tidak menjadi sakit.

Untuk  membuat vaksin tidaklah  mudah dan perlu proses dan waktu yang cukup  (diperlukan  uji klinis dengan tahap-tahap yang cukup panjang) tulis pesan Prof Kusnandi kepada BeritaSumbar.com.

Semoga vaksin covid 19 menjadi kenyataan. Dan kita berharap dengan situasi saat ini masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan dalam menjalankan aktifitas sehari hari, ujar Prof Kusnandi Rusmil. (*)

Serangga Dan Manusia: Sahabat Atau Musuh?

Sejak pandemi Covid-19 disikapi dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai bentuk pengadaptasian lockdown, sampai dengan kehidupan dengan kelaziman baru atau New Normal di Indonesia, kegiatan masyarakat di rumah menjadi lebih panjang daripada sebelumnya. Dengan demikian maka pergesekan kehidupan masyarakat manusia dengan berbagai makhluk hidup lain yang berhabitat di pemukiman semakin besar. Salah satu hikmah pandemi akhirnya juga menjadikan masyakarat semakin menyadari bahwa di sekitarnya juga terdapat banyak mahkluk hidup lain yang beraktifitas, terutama yang sangat dominan di alam, yaitu serangga.

Serangga adalah mahkluk hidup dengan ciri utama pada tubuhnya yang berbuku-buku, tidak memiliki tulang belakang (invertebrata), dan telah mengalami evolusi yang sangat panjang sejak 400 juta tahun yang lalu. Kehadiran serangga di alam semesta yang jauh lebih senior atau mendahului dari pada manusia – baru muncul dua juta tahun yang lalu -, membuat golongan hewan kecil ini memiliki kemampuan adaptasi yang luar biasa. Serangga mampu bertahan hidup terhadap berbagai tekanan dari luar diri mereka, sehingga tidak mengherankan jika kehadiran mereka di bumi, di sekitar masyarakat manusia menjadi sangat beragam, dan mampu bertahan di berbagai tempat dan bentuk kehidupan secara luar biasa.

Masalahnya adalah ketika masyarakat berhadapan dengan serangga, lebih dominan melihat serangga sebagai musuh daripada sahabat, atau menjadi lawan ketimbang kawan. Padahal serangga sesungguhnya bagian dari ekosistem di alam semesta yang tentu saja berperan besar dan sangat membantu manusia. Ketidaktahuan dan ketidakpahaman masyarakat terhadap keberadaan serangga dan manfaatnya tersebutlah yang membuat mereka memperlakukan serangga sebai musuh ketimbang sahabat. Padahal ada bidang ilmu pengetahuan yang secara khusus mempelajari serangga tersebut di perguruan tinggi yang sering disebut sebagai entimologi.

Entomologi, adalah ilmu tentang serangga yang mengkaji tentang morfologi, taksonomi, dan hubungannya dengan lingkungan. Oleh sebab itu, para Entomolog atau orang yang mempelajari entomologi berkewajiban untuk menyampaikannya kepada masyarakat. Tergerak untuk mendampingi masyarakat agar lebih bijak melihat hubungannya dengan serangga, pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020, Perhimpunan Entomologi Indonesia (PEI) Cabang Sumatra Barat mengadakan Seminar Nasional Daring atau online dengan tema, “Serangga dan Manusia: Sahabat atau Musuh?”.

Seminar yang diawali dengan sambutan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas (Unand) Dr. Ir. Munzir Busniah, M.Si. (yang juga Anggota sekaligus Dewan Pengawas KMDM), dan dibuka langsung oleh Ketua PEI Pusat, Prof. Dr. Ir. Dadang, M.Sc., ini menghadirkan dua entomolog, yaitu Prof. Intan Ahmad, Ph.D., yang merupakan Guru Besar Entomologi pada Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, Institut Teknolobi Bandung (ITB) dengan spesialisasi entomologi permukiman dan industri (urban and industrial entomology). Entomolog kedua adalah Dr. Henny Herwina, Kepala Laboratorium Taksonomi Hewan Jurusan Biologi FMIPA UNAND, Ketua Perhimpunan Entomologi Indonesia Cabang Sumatra Barat, dan menjadi Direktur Koperasi Mandiri dan Merdeka – Broadcasting Network (KBN).

Kegiatan pendampingan masyarakat oleh para Entomolog tersebut sesuai dengan salah satu misi KMDM selain berkoperasi, yaitu merawat bumi. Ketika manusia bersahabat dengan serangga sebagai sesama makhluk hidup di alam semesta, serangga justru membantu kehidupan manusia, bahkan manusia bisa mengambil hikmah ketika mau belajar tentang kehidupan serangga tersebut. Apalagi ketika ditambah dengan keyakinan bahwa tidak ada satupun ciptaan Tuhan yang sia-sia keberadaannya di muka bumi: di darat, di laut, maupun di udara bahkan di luar angkasa.

Penulis: Henny Herwina (Entomolog FMIPA Unand & Direktur KBN).
Editor: Virtuous Setyaka (Dosen HI FISIP Unand & Ketua KMDM).

Travelling Di Masa Pandemi: Catatan Perjalanan Seorang Diaspora Minang

Saya melakukan perjalanan dari Padang ke Amsterdam, melalui rute Padang – Jakarta – Doha – Schiphol (Indonesia, Qatar, dan Belanda). Saya memulai penerbangan dari Bandara Internasional Minangkabau (BIM) yang berlokasi di Padang Pariaman, Sumatera Barat, Indonesia. Sebelum penerbangan, semua calon penumpang harus menjalani tes bebas Covid-19 yang membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Terhitung cepat jika tidak dihitung waktu antriannya. Hasil tes bebas Covid-19 tersebut berlaku dan valid selama 14 hari.

Sampai di Jakarta, kalau belum melapor ke web Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta, maka ada petugas yang akan membagikan form berwarna kuning, “Kartu Kewaspadaan Kesehatan”. Petugas tersebut yang langsung mengisikan data saya dan selesai dalam dua menit. Setelah itu maka bebas untuk masuk ke Kota Jakarta. Sayapun langsung menuju ke rumah adik saya untuk temu kangen sebentar.

Setelah itu, sayapun melanjutkan perjalanan dari Bandar Udara Soekarno-Hatta untuk penerbangan ke Amsterdam, Belanda. Di Bandara Soeta, sebelum memasuki ruang tunggu atau boarding room, saya mendapat pembagian di pelindung wajah atau face shield yang wajib dipakai selama penerbangan. Sesampainya di dalam pesawat, saya juga mendapatkan pembagian paket sanitizer, dan sebagainya. Ketika tiba jam makan, seperti biasanya, saya menikmati hidangan yang tersedia. Menu makanan ala Qatar, menurut saya enak. Saya pun memilih omelet telor.

Pesawat yang saya tumpangi sangat lega, susunan bangkunya adalah 3 – 3 – 3. Toilet di dalam pesawat selalu bersih. Bahkan ketika saya akan masuk dan ada orang yang baru keluar dari toilet, maka saya pun ditahan oleh personil atau awak pesawat. Pramugari mengecek langsung apakah toilet sudah siap pakai. Menurut saya, pelayanannya bagus. Rancak bana!

Perjalanan dari Jakarta ke Doha menempuh waktu selama delapan jam. Selama menempuh perjalanan, saya menghabiskan waktu untuk menonton film, bercakap-cakap dengan penumpang lain yang baru saya kenal, membaca buku, dan memantau perkembangan di media sosial seperti Facebook dan WhatsApp, dan sebagainya. Pesawat Qatar Airways menyediakan Wi-Fi gratis untuk penumpang. Selain itu, tentu saja saya juga makan dan minum serta tidur dengan santai.

Salah satu yang menjadi perhatian dan ingatan saya adalah ketika perjalanan bersama anak saya yang berusia dua tahun. Terutama ketika dia merengek untuk minta main sepeda dan keluar dari pesawat. Penerbangan yang jauh dan memakan waktu lama membuat anak-anak merasa cepat jenuh. Di pesawat, bisa menggambar dan menonton film kesukaan mereka sangat membantu untuk menenangkan.

Oya, penerbangan saya kali ini adalah untuk kembali berkumpul dengan keluarga saya di Belanda. Setelah saya pulang kampung sebentar ke Sumatera Barat, untuk bertemu dengan keluarga besar di kampung. Selama di Padang, saya sempat menjadi salah satu narasumber Seminar Online Koperasi Mandiri Dan Merdeka/KMDM (SemOK – 1) untuk berbagi pengalaman menjadi pengusaha kuliner di negara lain. Sebelum berangkat, saya mendaftarkan diri menjadi Anggota KMDM. Oleh Ketua KMDM, diterima sebagai anggota ke – 42, dan ditugaskan secara khusus menjadi Duta KMDM di Eropa.

(Amsterdam, 16 Juli 2020)

Catatan Editor:
Erita Mursyid Lubeek (Uni Ita) berasal Koto Panjang, Taluak, Batang Kapeh, Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Indonesia. Pemilik restoran Minang pertama di Eropa, yakni Salero Minang, didirikan pada tahun 2011. Restoran ini berada di Prins Hendrikstraat 150a, 2518HX Kota Den Haag, tidak jauh dari Kantor Biro Republik Indonesia (KBRI) Den Haag.

Sebelumnya, pada 2005, Uni Ita membuka usaha dengan berjualan kaki lima di Pasar Blaak, Rotterdam. Uni Ita menjual makanan ringan dan bumbu-bumbu asal Indonesia, usaha tersebut berjalan hingga akhirnya memberanikan diri membuka restoran pada 2011. Melayani pesanan masakan Padang ke berbagai negara Eropa, seperti Jerman, Perancis, dan Belgia.

Dalam wawancara khusus jarak jauh dengan Editor (16/07/2020, 19.05 – 19.35 WIB), Uni Ita menyampaikan bahwa restorannya sudah ditutup terhitung sejak Januari 2020. Alasannya karena lokasi yang selama ini dipakai kecil dan bangunan yang ditempati sangat tua. Selain itu, Den Haag bukanlah kota yang ramai dikunjungi oleh para turis. Uni Ita berencana memindahkan restorannya dengan nama yang sama ke Kota Amsterdam yang menjadi pusat kunjungan turis di Belanda.

Meskipun restorannya ditutup dan tempatnya dijual, Uni Ita terus melanjutkan bisnis kulinernya dengan membuka katering dan mengisi berbagai iven yang ada di sana. Semua makanan dimasak di rumahnya di Kota Schiedam.

“Ditunggu di Belanda ya, harus cek lapangan dulu sebelum mengekspor berbagai produk dari Sumatera Barat”, demikian disampaikannya di akhir wawancara.

Oleh: Erita Lubeek (Diaspora Indonesia di Belanda)
Editor: Virtuous Setyaka (Ketua KMDM)

Melenggang Ke Galanggang Di Pusaran Pilgub Sumbar

Semakin hari, pemilihan kepala daerah (Pilkada) khususnya pemilihan gubernur (Pilgub) Sumbar 2020 sangat menarik untuk diikuti. Teka teki pasangan calon begitu cepat berhembus. Alun takilek lah takalam, begitulah urang awak dalam mengambil sebuah pandangan. Ya, wajar saja permainan dari elit sangat mudah ditebak. Ada yang terang-terangan bergandengan, ada pula yang masih malu-malu namun intens bertemu. Semakin kesini, semakin jelas jantan batinonyo.

Tidak mudah melenggang ke Galanggang memunculkan diri dalam proses pencalonan ke partai politik (parpol). Dalam pelaksanaannya sering terdistorsi oleh praktik yang tidak lagi mengakomodasi kapasitas dan kapabilitas. Namun lebih kepada ajang kontestasi pada pertarungan modal. Seakan kualitas dikesampingkan, faktor kemampuan modal dan finansial diutamakan.

Diawal-awal, berbagai partai politik (parpol) membuka kran penjaringan calon gubernur dan wakil gubernur Sumbar 2020. Para calon berdatangan melakukan safari politik. Sebuah ikhtiar diawal mencari kendaraan yang akan ditunggangi. Apakah ini sebagai bentuk strategi parpol mencari calon yang berkualitas? Entahlah, sampai saat ini penjaringan yang dilakukan tidak jelas muaranya.

Istilah laluan yang diawak sangat tepat disematkan dikalangan elit parpol. Banyak-nya calon yang mendaftarkan diri ke parpol, mengikuti alur dan mekanisme yang ada tidak jelas ujung pangkalnya. Pada akhirnya kader partai sendiri yang dinaikan. Satu sisi sangat bagus. Parpol berhasil melakukan pengkaderan dan memecahkan sindrom ketidak percayaan terhadap kader sendiri. Akan tetapi apa yang sudah dilakukan, memperlihatkan parpol tidak konsisten dan tidak terlalu serius dalam melakukan penjaringan. Seolah-seolah memberikan ruang dan fasilitas kepada orang yang memiliki kualitas, akan tetapi sekedar basa basi untuk meningkatkan elektoral partai.

Seharusnya metode penjaringan ini bisa dikelola dengan baik. Dilakukan dengan mengedepankan prinsip transparansi dan keterbukaan. Sehingga menegaskan parpol bukan hanya etintas yang ekslusif , melainkan mampu memfasilitasi orang lain ikut terlibat dalam kontestasi Pilgub. Metode penjaringan ini bisa dijadikan sebagai momentum rekutmen kader parpol. Jika tidak seperti itu, pencalonan melalui parpol masih sangat bernuansa oligarki elit. Kecenderungan pilihan lebih mendominasi kepada materi dan posisi ditataran elit parpol. Sehingga yang memiliki potensi otomatis terpinggirkan.

Bukan perkara mudah memproyeksikan calon yang akan diturunkan dalam sebuah konstestasi politik. Diperlukan tolak ukur, hitung-hitungan dan analisa yang tajam dalam menentukan sikap. Paling dominan itu soal popularitas, elektabilitas serta cost politik yang akan dipertaruhkan. Belum lagi kongkalingkong ditataran elit parpol yang harus dihadapi.

Perlu diketahui internal parpol memiliki prosedur, mekanisme, dan alur komunikasi. Tingkatannya berjenjang, mulai dari daerah, dan berkahir di tangan perngurus pusat untuk mengeluarkan Surat Keputusan (SK). Jika sudah dilalui semua, SK pun keluar, tiket sudah didapatkan.

Rumitnya prosedural dan tingginya tingkat lobi ditataran elit parpol, tidak sedikit yang mencoba peruntuhan dengan jalur independen. Memang sesuatu yang tidak lazim. Namun cara ini legal dan diakui undang-undang. Cukup dengan bermodalkan KTP 316 ribu dari berbagai loyalis, sudah bisa ikut serta dalam kontestasi Pilgub. Cara ini begitu simple dan short cut dibandingkan masuk dengan mekanisme parpol. Banyak rantai yang diputus, lobi ditataran elit bahkan politik transaksional mungkin saja terjadi.

Membangun Koalisi

Setiap kontestasi Pilkada terciptanya sebuah koaliasi tidak bisa dihindari. Hal ini merupakan sebuah ruh  membangun dan menggalang kekuatan menghadapi lawan politik. Secara peraturan undang-undang, koalisi menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh Parpol jika tidak mencukupi jumlah kursi 20%. Menurut UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Pasal 40 ayat (1) menyebut bahwa Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.

Bagi parpol yang sudah memiliki kecukupan batas jumlah kursi 20% koalisi tetap saja dilakukan, baik itu dengan sesama parpol maupun dengan ormas dan lembaga sosial masyarakat lainya. Ini membuktikan bahwa parpol tidak bisa mandiri, sangat membutuhkan suntikan dukungan dari pihak lain.

Dikutip dari pernyataan Yusa Djuyandi, tebentuknya sebuah koalisi dimungkinkan oleh banyak faktor, di antaranya karena adanya kesamaan platform di antara parpol yang akan berkoalisi tersebut. Platform yang dimaksud termasuk dalam masalah agama, ekonomi dan kebangsaan. Tetapi, koalisi juga bisa dibangun atas dasar kepentingan politik murni, yakni untuk mendapatkan jabatan publik strategis dan kemudian membagi-baginya di antara sesama peserta koalisi.

Koalisi partai yang berdasarkan atas asas kepentingan politik elit mempunyai pengaruh kepada terbukanya ruang bagi kelas elit untuk menguasi lini-lini strategis demi kepentingan kekuasaan antar parpol koalisi. Sebaliknya, koalisi berangkat dari kesamaa visi dan pandangan politik akan mengedepankan semangat pengabdian kepada masyarakat.

Selama koalisi didasarkan pada kepentingan dan kemaslahatan masyarakat melalui mekanisme demokrasi yang dijalani dengan semangat perubahan kearah yang lebih baik, akan menghasilkan pemimpin yang memiliki integritas dan ketajaman dalam mengelola tatanan kehidupan masyarakat. Dan sebaliknya jika dorongan koalisi yang mengarah atas kepentingan oligarki elit, menangpun belum tentu memberikan kemaslahatan untuk masyarakat.

Peta Pilgub Sumbar 2020

Koalisi Pilgub Sumbar 2020 sudah mengerucut dengan mengapungnya beberapa pasang calon ke permukaan. Walaupun belum resmi mendaftar ke KPU, sudah banyak yang show up ke publik. Baliho dipasang dan dibentangkan di area-area pusat keramaian dan jalan-jalan yang berpotensi mengundang ketertarikan masyarakat. Selain itu pasangan sudah saling berkunjung, saling blusukan ke daerah-daerah dalam motif mencari dukungan. Langkah awal dalam menaskan mesin  sebelum pita Pilkada serentak 2020 digunting KPU.

Perjalan kontestasi Pilgub Sumbar saat ini bisa dikatagorikan dalam 5 kelompok. Walaupun belum resmi  dan pasti, setidaknya menjadi referensi untuk ditelaah lebih lanjut. Pertama, pasangan yang diusung parpol dan koalisi parpol dengan jumlah kursi sudah mencukupi 20%. Kedua, pasangan yang diusung parpol jumlah kursi kurang dari 20%. Ketiga, parpol yang sudah ada calon namun belum menentukan koalisi. Keempat, parpol yang memiliki kursi kurang 20% tapi tidak ada calon yang diusung. Terkahir, pasangan tanpa koalisi partai (jalur independen).

Parpol dan koalisi parpol yang sudah mengantongi 20% suara sudah memuculkan pasanganya diantaranya, Nasrul Abid dan Indra Catri usungan tunggal dari Gerindra dengan 14 kursi. Pasangan Mahyeldi Asharullah dengan Audy Joinaldy koaliasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Pembangunan (PPP) total 14 kursi. Parpol yang belum mengantongi minimal 20% namun sudah memiliki pasangan yaitu Faldo Maldini dengan Febby Dt. Bangso diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan 3 kursi. Parpol yang sudah mempunyai calon akan tetapi belum menentukan koalisi diantaranya Demokrat dengan nama yang mencuat yaitu Mulyadi, Partai Amanat Nasional (PAN) dengan dua orang nama sekaligus Ali Mukhni dan Sadiq Pasadigoe. Parpol yang memiliki kursi tapi tidak memiliki calon yaitu Golkar 8 kursi, NasDem dan PDIP sama-sama 3 memiliki kursi. Dan terkahir jalur independen ada pasangan Fakhrizal dengan Genius Umar.

Sejauh ini pasangan yang sudah jelas dan bisa dikatakan akan melaju tanpa kendala adalah Mahyeldi dengan Audy Joinaldy koalisi PKS dan PPP. Serta Nasrul Abid dengan Indra Catri calon tunggal dari Gerindra. Dari batas minal kursi sudah memenuhi 20%. Ditaran elitpun sudah saling membuka ruang bahkan saling berkunjung dan mendeklarasikan diri.

Dilain sisi geliat politik masih diperlihatkan oleh Mulyadi, Ali Mukhni dan Sadiq Pasadigoe. Bahkan digadang-gadang Demokrat dan PAN akan membentuk koalisi. Apakah Mulyadi dengan Ali Mukhni atau Mulyadi dengan  Sadiq Pasadigoe ? Namun sampai sekarang belum jelas arahnya. Apa belum selesai transaksi politik dikalangan elit?

Pasangan lainya, Faldo dengan Febby Dt. Bangso walaupun belum memenuhi 20% sudah mulai terjun ke masyarakat. Saling bergandengan kemanapun itu. Satu sisi memperlihatkan keseriusan untuk memancing parpol lain yang belum mempunyai calon dan menentukan koalisi. Golkar, NasDem dan PDIP yang saat ini tidak terlalu bersikap di Pilgub Sumbar, bisa saja ditarik untuk berkoalisi. Potensi hadirnya koalisi PKB, Golkar, PDIP dan NasDem sangat besar. Semua parpol tersebut merupakan satu kesatuan dari koalisi pemerintah di tingkat pusat. Jadi tidak begitu sulit sepertinya melakukan lobi ditataran elit untuk terbentuknya koalisi.

Semantara itu pasangan Fakhrizal dan Genius Umar sudah lebih awal menyatakan diri maju melalui jalur independen jauh sebelum pasangan lain mendeklarasikan diri. Semua persyaratan sudah diajukan, tinggal menunggu hasil verifikasi  KPU.

Peta politik akan terus berubah karena di dalam politik tidak ada yang pasti. Kemungkinan dan kemungkinan itu akan terus ada. Yang sudah dekat terkadang bisa langsung menjauh. Dan sebaliknya, yang jauh bisa juga mendekat. Komunikasi ditataran elit partai tidak semudah dibayangkan saat calon melakukan komunikasi dengan masyarakat. Banyak kepentingan yang bermain di dalamnya. Tinggal ditunggu saja percaturan ditingkat elit parpol. Apakah akan ada surprise yang dihadirkan untuk melenggang ke Galanggang dalam kontestasi Pilgub Sumbar 2020.

Oleh: Reido Deskumar
Koordinator The Indonesian Democracy Initiative (TIDI) Sumatera Barat

 

 

Menakar Kekuatan Pilkada Pesisir Selatan 2020

Pesisir Selatan,BeritaSumbar.com,-Pertarungan Pilkada serentak Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan 9 Desember 2020, akan diikuti incamben Hendrajoni, dan Rusmayul Anwar ini, masing – masing partai politik hingga sampai saat ini manakar kekuatan masing lawan politik, akan ikut dalam kontestasi Pilkada.

Pantuan di lapangan, ada nama – nama dipastikan akan kembali turun kembali, seperti Hendrajoni dan Rusmayul Anwar. Dan, beberapa nama yang mengapung lainya, seperti Dedi Rahmanto Putra, Hamdanus dan Irawan Mataram Rajo Pasisia.

Pertarungan antara kedua nama Hendrajoni dan Rusmayul Anwar, di gadang – gadang terjadi.

Berkaca pada kekuatan jumblah kursi, Pileg tahun 2019 -2024, PAN 5 kursi, Gerindra 5 kursi, Nasdem 5 kursi, Demokrat 5 kursi, PKS 5 kursi, Golkar 4 kursi,PDIP 4 kursi, PPP 3 kursi, PKB 3 kursi, Hanura 2 kursi, PBB 2 kursi, Bekarya 1 kursi dan Perindo 1 kursi.

Ketua DPC. Partai Persatuan Pembangunan ( PPP), Marwan Anas mengatakan bahwa dalam Pilkada 9 Desember 2020 mendatang pihaknya telah mengantongi nama bakal calon Bupati akan diusung, berasal dari luar kader Partai PPP.

” Akhir bulan ini, kita akan umumkan langkah Politik Partai PPP Pesisir Selatan,” tegas Marwan Anas, Senin (13/7).

Dikatakan Marwan, safari politik sejauh ini telah di lakukan, untuk Pilkada 9 Desember 2020, kita menargetkan perolehan suara 30%.

Ketua DPD PKS Pessel Febi Rifli menuturkan, komunikasi politik sampai saat ini terus dilakukan, salah satunya dengan Partai Nasdem Pesisir Selatan, sembari menunggu persetujuan dan restu, serta Surat Keputusan ( SK) dari DPP. PKS.

” Dari DPD PKS Pessel satu nama sudah kita sodorkan, yaitu Hamdanus,” kata Febi.

Sementara itu Ketua DPD. Golkar Pessel Herman Baktiar. Menurutnya, seperti partai politik lainya, Golkar sampai kini terus membangun komunikasi dengan kedua petahana, melalui bakal calon dan lintas partai.

Kemana langkah Partai Golkar Pessel, sama – sama kita tunggu petunjuk dari DPP Golkar Pusat.

Sebagai partai pengusung petahana, Ketua DPD Partai Nasdem Pessel pada Pilkada 2020, dipastikan tetap akan mengusung Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni, untuk kembali melanjutkan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan. Apalagi beliu saat ini juga menjabat ketua DPW Nasdem Sumbar.

” Siapa wakil beliu, yang jelas DPD Partai Nasdem Pessel akan siap mendukung. Bahkan, konsolidasi ke partai Politik telah kita lakukan,” tegas H. Aprial Abas.

Namun begitu, hingga sampai saat ini belum ada satu bakal calon Bupati dan Wakil Bupati telah mendeklarasikan masing – masing pasangan, serta partai pengusung. (*)

Koperasikan Indonesia, Koperasikan Dunia!

Suara dari Sumatera Barat.
Bulan Juli setiap tahun adalah Bulan Koperasi, demikian dinyatakan oleh seorang Cooperator bernama Agung Setiawan HC (2020). Cooperator adalah kata dalam Bahasa Inggris yang memiliki arti pekerjasama secara koperasi, atau koperator, secara bebas dapat diartikan sebagai mereka yang kesehariannya berkoperasi bahkan memperjuangkan koperasi. HC pada nama belakang setiap koperator adalah singkatan dari Homo Cooperativus, diindonesiakan sebagai Insan Koperasi (mungkin boleh disingkat IK). Terinspirasi Georg Draheim, pemikir Jerman, pada 1950an yang mengurai HC dari “homo” (manusia) dan “cooperativus” (bekerjasama). Draheim menggambarkan Homo Cooperativus sebagai atribut bagi individu-individu dengan kepentingan pribadi (self–interest) yang sekaligus sadar perlunya mencapai sejumlah kepentingan esensial dalam kehidupan dengan bekerjasama bersama orang lain (Prio Penangsang, 2016). Menurut Prio, HC dilekatkan pada orang-orang yang menempatkan kultur kerjasama untuk mencapai kepentingan kolektif sebagai prioritas dibandingkan mereka yang memuja kompetisi animalistik untuk glorifikasi diri. Esensi dalam HC sejatinya tidak hanya termaktub dalam koperasi melainkan juga dalam narasi-narasi lain, termasuk agama dan etika.

Peringatan Hari Koperasi Internasional dan Hari Koperasi Nasional ada di bulan Juli setiap tahun. Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menetapkan International Day of Cooperatives pada “Sabtu Pertama Bulan Juli”, tahun 2020 ini jatuh pada tanggal 4 Juli (Bayu Krisnamurthi, 2020). Dalam artikel Bayu, momen penting sejarah koperasi dicatatkan organisasi dari kota kecil Rochdale, Lanchire, Inggris, didirikan tahun 1844 oleh 28 orang yang berusaha untuk menyediakan alternatif produk pangan dan lainnya yang dibutuhkan masyarakat dengan cara penjualan yang jujur, terbuka, dan dengan menghormati pembeli yang kemudian menjadi anggota, kemudian organisasi juga membagi keuntungannya kepada pembeli. Tahun 1895 dilahirkan Aliansi Koperasi Internasional (ICA) oleh perwakilan koperasi dari 13 negara, saat itu didominasi wakil-wakil Eropa, koperasi dari India sebagai satu-satunya wakil Asia. Kini terdapat 312 organisasi dari 109 negara anggota ICA, dan ICA lah yang meminta dan berusaha agar gerakan koperasi diakui dan dilibatkan oleh organisasi-organisasi PBB dalam mengusahakan kehidupan dunia yang lebih baik, sehingga PBB kemudian mengakui adanya Hari Koperasi Internasional.

Sedangkan Hari Koperasi Nasional diperingati setiap tanggal 12 Juli 2020 yang tahun ini jatuh pada hari Minggu. Bapak Koperasi Indonesia Muhamad Hatta menyebut koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Koperasi didirikan untuk menyejahterakan anggota dan masyarakat, dan untuk membangun perekonomian nasional dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Buku Pengetahuan Perkoperasian (1977) ditulis Dahlan Djazh menyebutkan pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan kongres nasional pertama pada 12 Juli 1947, di Tasikmalaya, Jawa Barat. Terkait dengan penyelenggaraan Kongres Koperasi Pertama juga terungkap dalam buku Garis-garis Besar Rentjana Pembangunan Lima Tahun 1956-1960 (1954) yang diterbitkan Biro Perantjang Negara dan dicetak oleh Percetakan Negara (Wisnu Amri Hidayat, 2019).

Koperasikan Indonesia?

 Apakah koperasi menjadi sebuah sistem ekonomi politik yang akhirnya menjadi uthopia dalam memakmurkan kehidupan Rakyat Indonesia? Jika tidak, maka bagaimana mengkoperasikan Indonesia? Secara sederhana, maka setiap orang yang berkewarganegaraan Indonesia, bahkan sejak dia dilahirkan, seharusnya adalah seorang anggota koperasi. Pendirian koperasi seharusnya bukan lagi keinginan setidaknya 20 orang yang punya kepentingan yang sama, tapi seharusnya menjadi kewajiban negara untuk membangunnya.

Dimulai dengan adanya regulasi dan kebijakan yang berpihak kepada koperasi, maka harus ada satu koperasi di setiap desa/kelurahan/nagari. Koperasi sebagai institusi ekonomi-politik nasional, harus diselenggarakan dimulai dari tingkat pemerintahan terrendah sampai yang tertinggi di negara ini. Jika saat ini ada Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa (Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa). Apakah dapat dipastikan bahwa setiap warga desa sebagai masyarakat desa adalah pemilik modalnya? Dalam Peraturan Menteri tersebut, ada penjelasan (selain BUM Desa) tentang Desa, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Musyawarah Desa, Kepakatan Musyawarah Desa, Peraturan Desa, dan Menteri.

Tapi mengapa tidak ada penjelasan tentang Masyarakat Desa? Jika pada Bagian Ketiga tentang Modal BUM Desa pada Pasal 17 dan 18 modal awal, modal, dan penyertaan modal termasuk dari masyarakat desa, apakah ada kepastian tentang jumlah modal yang disertakan agar tidak terjadi ketimpangan kepemilikan modal oleh setiap orang di sebuah desa? Mengapa persoalan modal ini menjadi penting? Sebab itu berkaitan langsung dengan soal hak suara dan kewajiban bersama yang seharusnya memang tidak menimbulkan ketimpangan sosial secara umum sebagaimana prinsip berkoperasi.

Selain regulasi dan kebijakan mengkoperasikan Indonesia, juga harus ada edukasi tentang koperasi yang seharusnya justru menjadi arus utama dalam pendidikan nasional. Apalagi jika koperasi dianggap sebagai manifestasi dari ideologi Ekonomi Pancasila yang seharusnya juga menjadi dasar penyelenggaraan Ekonomi Kerakyatan di negara ini. Tentang koperasi harus menjadi pelajaran utama dalam kurikulum pendidikan nasional mulai dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sampai di tingkat pendidikan tertinggi yaitu seluruh universitas dan perguruan tinggi lainnya di Indonesia. Kurikulum pendidikan ini menjadi penting ketika diharapkan terbangunnya paradigma berkoperasi yang baik dan benar bagi semua orang sebagai Warga Negara Indonesia (WNI). Persoalan paradigma, regulasi, dan kebijakan berkoperasi secara nasional dalam teori maupun praktik ini juga sudah seringkali disuarakan oleh Suroto dalam berbagai forum diskusi dan seminar sepanjang tahun 2020 ini. Termasuk mengkoperasikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan untuk itu harus dimulai dari BUM Desa, bukan?

Koperasikan Dunia?

Sebagaimana disampaikan Bayu Krisnamurthi (2020) mengenai Aliansi Koperasi Internasional atau International Cooperative Alliance, sudah ada pengakuan internasional mengenai koperasi sebagai gerakan sosial oleh PBB. Pemaknaan gerakan sosial dalam hal ini harus diperluas sekaligus diperdalam bahwa yang sosial itu termasuk didalamnya adalah koperasi sebagai entitas ekonomi, budaya, dan politik. Secara global, tidak bisa koperasi direduksi hanya sebagai lembaga amal sosialistik saja atau badan bisnis ekonomistik belaka. Ketika koperasi yang diselenggarakan tidak pernah mampu memakmurkan para anggotanya secara ekonomi, bukankah kita akan selalu berpikir bahwa koperasi harus menjadi lembaga amal sosial? Lalu apa gunanya ada lembaga amal sosial lainnya selama ini? Atau lembaga amal sosial yang ada selama ini tumbuh subur karena tidak adanya badan usaha ekonomi yang mampu memakmurkan setiap orang secara kolektif?

Pemaknaan koperasi sebagai entitas sosial, budaya, ekonomi, dan politik artinya adalah bahwa koperasi memang harus secara serius harus dikelola melalui institusionalisasi yang serius juga. Kekuatan perubahan sosial selama ini baik secara teoritik maupun praktik selalu ditopang pada kekuatan ide/gagasan, kapabilitas material/modal (sosial), dan institusionalisasi gerakan. Ketiga hal tersebut kemudian disebut sebagai kekuatan-kekuatan sosial dalam berproduksi dalam kerangka berpikir Coxian (mengikuti nalar berpikir Robert W. Cox sejak 1990-an, seorang Ilmuwan Hubungan Internasional Mahzab Kanada). Kekuatan-kekuatan sosial dalam berproduksi itulah yang kemudian bertarung secara politik untuk memenangkan perebuatan kuasa atas politik nasional yang membentuk negara.

Selanjutnya, ketika hampir setiap negara dikuasai oleh para Koperator, maka tatanan dunia dalam hubungan internasional akan terselenggara dalam struktur dan sistem yang mendukung koperasi. Dengan kalimat lain, berkoperasi sebagai gerakan sosial adalah sebuah perjuangan jangka panjang melawan hegemoni bahkan dominasi struktur dan sistem ekonomi politik internasional yang tatanan dunianya adalah (neo)liberal-kapitalistik pemuja riba untuk akmulasi kapital/modal, dan prinsip-prinsip koperasi harus menjadi tatanan dunia pasca-neo-liberal-kapitalistik!

 

Penulis:

Virtuous Setyaka

Ketua Koperasi Mandiri Dan Merdeka (KMDM).

Dosen HI FISIP Univ. Andalas, Padang.

Mahasiswa S3 HI FISIP Univ. Padjadjaran, Bandung.