Bupati Irfendi Arbi Terima Penghargaan BPS

Limapuluh Kota,BeritaSumbar.com,-Bupati Limapuluh Kota H. Irfendi Arbi kembali menuai prestasi nasional. Kali ini ia menerima penghargaan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat.

Piagam penghargaan dari Kepala BPS Dr. Suhariyanto itu diserahkan melalui Kepala Kantor BPS Kabupaten Limapuluh Kota Heri Sulistio di pendopo rumah dinas bupati, Selasa (11/8).

Penghargaan itu sukses diraih karena capaian Response Rate yang melebihi target dalam pelaksanaan Sensus Penduduk (SP) Online. Semua itu tidak terlepas dari dukungan dan suport BupatiIrfendi Arbi sehingga SP Online di Kabupaten Limapuluh Kota tercapai melebihi target pusat.

Dukungan pimpinan daerah ini antara lain dalam bentuk adanya surat untuk meminta seluruh OPD, camat wali nagari untuk menggerakan masyarakat mendukung pelaksanaan SP Online.

“Bupati Irfendi Arbi sukses mendapatkan penghargaan Kepala BPS Pusat
karena pelaksanaan SP Online di Kabupaten Limapuluh Kota benar-benar mendapatkan dukungan dari bupati beserta jajajaran pemerintah daerah dan masyarakat,” tutur Kepala BPS Heri Sulistio usai menyerahkan penghargaan bergengsi itu.

Dikatakan Heri, berkat dukungan kepala daerah, jajaran pemerintah daerah dan berbagai elemen masyarakat, pelaksanaan sensus online di daerah ini terealisasi hingga 166,1% atau sebanyak 64.978 jiwa.

“Angka yang melebihi rencana ini tentunya juga tidak terlepas dari partisipasi masyarakat,” sebut Heri.

Bupati Irfendi Arbi yang dimintai tanggapannya mengaku senang dan berterimakasih kepada pihak BPS. Menurutnya, sensus yang dilakukan BPS harus disukseskan karena pendataan itu sangat berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan masyarakat dan daerah.

“Kita mendukung pelaksanaan SP Online maupun sensus lainnya yang dilakukan BPS. Sebab, data akurat yang dihasilkan BPS nantinya akan sangat menentukan keberhasilan kita membuat perencanaan yang tepat dalam membangun daerah,” tutur Irfendi.

Terpisah sejumlah elemen masyarakat mengapresiasi bupati dan jajaran Pemkab Limapuluh Kota atas raihan piagam penghargaan BPS tersebut. Mereka berharap Limapuluh Kota ke depan terus memposisikan diri sejajar dengan daerah lainya.

Wali Nagari Tanjung Bungo Yefriandi Dt. Mangkuto Rajo menyebut,iIni jelas tidak terlepas dari dukungan bupati dan Pemkab dalam memberikan keaadaran pada masyarakat untuk mengikuti SP Online.

“Kendati tengah dalam persiapan Pilkada, tapi Bupati Irfendi Arbi tetap fokus pada tugas-tugas pemerintahan. Kita mengucapkan selamat pada bupati dan Pemkab Limapuluh Kota yang telah bekerjasama yang baik dengan BPS sehingga masyarakat antusias mengikuti SP Online,” tutur Yefriandi.

Senada pengurus KAN Nagari Tanjung Pauh Zulfikar S.Pd Dt. Tan Simarajo juga mengacungi jempol dan mengucapkan terimakasih kepada bupati yang telah membawa baik Kabupaten Limapuluh Kota pada prestasi SP Online yang melampaui target nasional.

“Hebat. Kita apresiasi bupati dan masyarakat. Sebab, kesadaran maayarakat melaksanakan sensus itu sangat berpengaruh oada perencanaan pembangunan,” simpul Zulfikar.(humas)

Ternak Sapi dan Kerbau Diasuransikan

Lima Puluh Kota,BeritaSumbar.com,-Usaha peternakan memiliki berbagai resiko kematian, diantaranya diakibatkan oleh Kecelakaan, bencana alam juga oleh penyakit.

Untuk memberikan perlindungan kepada usaha peternak jika terjadi kematian dan kehilangan, Bupati Lima Puluh Kota Irfendi Arbi menyerahkan Polis Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTSK) kepada kelompok ternak Kabupaten Lima Puluh Kota di Halaman Rumah Dinas Bupati Labuah Silang Payakumbuh, Selasa (11/8).

“Mari peternak bersama dengan Petugas Kesehatan Hewan sebagai pendamping di lapangan untuk terus memanfaatkan Asuransi Usaha Ternak Sapi / Kerbau (AUTS/K) agar tenang dalam beternak karena AUTS/K menjamin ganti  rugi  bila  ternak sapi yang dipelihara terjadi kematian karena penyakit, kecelakaan, mati karena beranak dan kehilangan akibat kecurian”

“Terlindunginya usaha peternakan sehingga peternak dapat melanjutkan usahanya”, Karena itu, agar peternak mempunyai daya saing usaha, dan untuk meningkatkan motivasi beternak, kata Irfendi Arbi.

Sementara Plt Kadis Peternak dan Kesehatan Hewan Ir.Indra Suryani mengatakan,resiko yang ditanggung Polis AUSTK harga sapi/kerbau yang asuransikan adalah 10 Juta. Jangka waktu asuransi adalah 1 tahun dan Premi Asuransi 2% dari harga sapi/kerbau yang diasuransikan. Bantuan pemerintah 80% (Rp. 160.000) dan swadaya petani 20% (Rp.40.000)/ekor/tahun.

Selama tahun 2020 ini terjadi Klem AUSTK 9 ekor sapi/kerbau. Kriteria AUTSK, sapi/kerbau yang melakukan usaha pembibitan dan/ atau pembiakan. Sapi/ kerbau betina minimal berumur Satu (1) tahun, masih produktif dan dalam kondisi sehat. Sapi / kerbau yang didaftarkan menjadi peserta AUSTK paling banyak 15 ( Lima belas) ekor per ternak skala kecil, ucap Indra Suryani.

Di Kecamatan Luak ada 11 ( sebelas) kelompok ternak dengan jumlah sapi/ kerbau 88 ekor. Kecamatan Lareh Sago Halaban Jumlah kelompok 5, Jumlah sapi/kerbau 43 ekor, Kecamatan Harau Jumlah Kelompok 4 kelompok Jumlah Sapi/kerbau 11 ekor, Kecamatan Pangkalan Koto Baru Jumlah kelompok 9 Jumlah sapi/kerbau 31 ekor, Kecamatan Guguak Jumlah kelompok 15 Jumlah sapi/ kerbau 30 ekor.(humas)

Husnul Rais Meninggal Dunia, Pemkab Limapuluh Kota Berduka

Limapuluh Kota, BeritaSumbar.com,-Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota kembali berduka. Salah seorang pegawai terbaiknya Husnul Rais yang sehari-harinya Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Kesbangpol Kabupaten Limapuluh Kota tutup usia.

Almarhumah meninggal dunia dalam usia 52 tahun di Rumah Sakit Stroke Bukittinggi, Senin (3/8) sekitar pukul 06.00 Wib.

Bupati Limapuluh Kota H. Irfendi Arbi menyebut sangat kehilangan dan berduka cita atas kepergian sosok Husnul Rais yang selama ini ia kenal berdedikasi tinggi dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara di lingkungan Pemkab Limapuluh Kota.

“Saya dan keluarga besar Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota sangat berduka atas berpulangnya Husnul Rais. Setahu saya, almarhumah adalah sosok pekerja keras yang selama ini mengabdi dengan dedikasi dan loyalitas tinggi,” ujar Bupati Irfendi Arbi.

Tidak saja sebagai abdi negara, ujar Irfendi, almarhumah Husnul Rais juga dikenal pernah menekuni dunia jurnalistik beberapa tahun lalu. Daerah dan masyarakat Kabupaten Limapuluh Kota sangat terbantu oleh pemberitaan atau tulisan Husnul Rais waktu itu.

“Saya kenal Husnul Rais bukan hanya sebagai seorang ASN, tapi juga seorang wartawati yang aktif menulis di Harian Haluan. Begitu juga ketika menjadi ASN di Humas, ia sangat aktif mengikuti berbagai kegiatan perintah daerah membuat rilis atau berita pembangunan dan kegiatan pemerintah daerah,” papar Irfendi.

Dikatakan Irfendi, kabar kepergian Husnul cukup mengejutkannya. Sebab, sebelumnya almarhumah terlihat sehat-sehat saja dan diketahui tidak mengalami keluhan penyakit.

“Kita berdoa semoga almarhumah diterima Allah SWT di tempat terbaiknya, dan keluarga yang ditinggalkan agar tabah, iklas dan sabar menerima cobaan ini,” tutur Irfendi

Ungkapan duka dan rasa kehilangan, juga terungkap dari Sekdakab Limapuluh Kota Widya Putra, S.Sos, M.Si, para pejabat serta pegawai dan rekat sejawatnya di lingkungan Pemkab Limapuluh Kota yang ikut melaksanakan prosesi pemakaman almarhumah. Menurut mereka, almarhum selama bertugas dikenal sangat ramah dan senantiasa meningalkan kesan baik.

Almarhum yang sudah bertugas selama 18 tahun sebagai ASN itu dimakamkan di pandam pekuburan keluarganya di Jorong XII Kampuang, Kenagarian Sungai Kamuyang, Kecamatan Luak. Kepergian almarhum meninggalkan seorang suami dan seorang putri.

Almarhumah mengabdikan diri sebagai ASN sejak tahun 2002 dan terakhir menjawab Kepala Sub Bidang Bina Wawasan Kebangsaan di Badan Kesbangpol. Sebelum mengabdi di Kesbangpol, almarhum lama di bidang kehumasan dan menekuni dunia jurnalistik.

Tak hanya sebatas melayat, Irfendi Arbi juga ikut langsung menggotong tandu ke tempat pemakaman almarhumah.(humas)

Perantau Pangkalan Bantu Masyarakat Terdampak Covid-19

Limapuluh Kota,BeritaSumbar.com,-“Karatak madang di hulu, babuah babungo balun, marantau bujang dahulu, di kampuang baguno balun” Itulah adagium masyarakat Minangkabau yang suka merantau dan selalu akan membantu kampung halaman tercintanya.

Bupati Lima Puluh Kota H.Irfendi Arbi, memberikan apresiasi yang mendalam kepada Persatuan Keluarga Pangkalan (PKP) dari berbagai kota di Indonesia, yang telah berperan aktif membantu secara nyata masyarakat anak nagari Pangkalan, dalam rangka menanggulangi dampak krisis bencana non alam Covid 19, yang sampai saat ini masih dirasakan oleh masyarakat.

“Pemkab Lima Puluh Kota mengucapkan terima kasih kepada organisasi perantau PKP Pangkalan di seluruh Indonesia, yang telah berpartisipasi membantu masyarakat khususnya anak nagari Pangkalan yang terdampak Covid 19” ujar Bupati H.Irfendi Arbi. Sebagai bentuk ucapan terima kasih Bupati H.Irfendi Arbi menyerahkan Piagam Penghargaan kepada pengurus PKP dari berbagai kota di Indonesia, Minggu 2/8/2020 di Masjid Raya Nagari Pangkalan Koto Baru.

Kegiatan ini juga di hadiri oleh Kadisdikbud Hj.Indrawati , Asisten 3 Jhonianto dan Kabag Humas dan Protokoler Hendra, tokoh perantau anak nagari Pangkalan, Camat Pangkakan Koto Baru Zulkifli Lubis, S.Pd dan Wali Nagari Pangkalan Rifdal Laksamano dan masyarakat.Selanjutnya Bupati menegaskan agar masyarakat tetap waspada terhadap penyebaran penyakit Corona Covid 19, di era Kenormalan Baru dengan tetap disiplin melaksanakan Protokol kesehatan.

Sementara itu Camat Pangkalan Koto Baru Zulkifli Lubis dan Wali Nagari Pangkalan Rifdal menjelaskan bahwa PKP dari berbagai kota di Indonesia telah membantu anak nagari Pangkalan dalam bentuk bantuan beras, Pakaian bagi anak Yatim Piatu dan dana untuk masyarakat yang terdampak Corona Covid 19.

“Bantuan ini sangat berarti bagi masyarakat” ujar Wali Nagari Pangkalan dan Pemerintah Nagari sangat berterima kasih atas kepedulian warga Pangkalan yang dirantau kepada nagarinya.Banyak warga Pangkalan yang berhasil dirantau baik secara ekonomi maupun kepemimpinan yang membawa nama harum nagari Pangkalan Koto Baru.Bupati H.Irfendi Arbi merasa berbahagia dan bangga atas capaian PKP yang sukses dan peduli kampung halamannya.(humas)

Ady Surya, Pemprov Dan DPRD Sumbar Harus Perjuangkan Hak Warga Sumbar Di PLTA Koto Panjang

Limapuluh Kota,BeritaSumbar.com,-Terlepas dari polemik pernyataan Anggota DPRD Riau tentang Sumbar Terima Aliran Pitih Sanang, Ady Surya SH.MH Praktisi Hukum Sumatera Barat meminta keseriusan Pemrov Sumbar dalam mengurus hak warganya di PLTA Koto Panjang kepada PLN.

Permasalahan pitih sanang merupakan konflik horizontal yang bisa diselesaikan secara adat negeri serumpun. Sumbar dan Riau boleh dikatakan hanya terpisahkan oleh batas wilayah administrasi pemerintahan. Dan yang penting saat ini hak Warga Limapuluh Kota yang terdampak oleh pembangunan PLTA Koto Panjang Harus diperjuankan sampai ke tingkat pusat.

Baca Juga: Tentang Pitih Sanang Dan PAP PLTA Koto Panjang Ini tanggapan Wakil ketua DPRD Riau

Soal Riau bersama wakil rakyatnya klaim PAP PLTA 100 persen masuk APBD mereka itu hal wajar sebagai bukti perjuangan mereka untuk daerah mereka. Sekarang Sumbar bagaimana? DPRD Limapuluh Kota bersama Pemkab harus desak dan kapan perlu kasih tenggat waktu buat DPRD dan Pemprov Sumbar dalam bergerak memperjuangkan hak hak warga Limapuluh Kota ke PLN atas dampak pembangunan dan pengoperasian PLTA Koto Panjang.

Banyak bagian masyarakat yang harus di berikan PLN buat warga sekitar Waduk Koto Panjang terutama yang diwilayah Sumatera Barat, ujar Ady Surya SH.MH. Selain Pajak Air Permukaan PLN juga harus berikan bantuan dampak sosial dan kemasyarakatan buat Warga Limapuluh Kota yang ada di sekitar Danau Buatan. Juga CSR buat mereka.

Limapuluh Kota merupakan Hulu sungai yang banyak mengalirkan air ke Waduk PLTA Koto Panjang dan bahkan jika musim hujan warga Limapuluh Kota lansung terdampak bencana dari meluapnya genangan air di waduk tersebut.

Baca Juga: Sempat Viral Dijual Suami, Sang Istri Tidak Rela Suaminya Ditahan

Apakah Limapuluh Kota hanya akan menikmati bencananya saja dari PLTA Koto Panjang sementara hasil dari air yang diolah menjadi listrik masuk kas PLN yang notabene beroreantasi binis.? Ujar Praktisi Hukum Sumbar yang cukup Lama berkutat DI LBH Sumbar ini.(*)

Tentang Pitih Sanang Dan PAP PLTA Koto Panjang Ini tanggapan Wakil ketua DPRD Riau

Payakumbuh,BeritaSumbar.com,-Beredar berita tentang Pernyataan pemprov Riau mengenai Pajak Air Permukaan PLTA Koto Panjang Kampar menuai riak ditengah tengah toko masyarakat Sumbar khusus Limapuluh Kota. Apalagi disalah satu media online Riau membuat judul Sukses Putus Aliran Pitih Sanang Ke Sumbar Pimpinan DPRD Riau Apresiasi Komisi III.

Berbagai komentarpun dilontarkan para tokoh masyarakat Luak Limopuluah melalui media masa online maupun cetak. Seperti yang direlis BeritaSumbar pada Selasa 28/7 sore kemaren.

Baca Juga: Riau Klaim 100 Persen PAP PLTA Koto Panjang Masuk PAD Riau, Ini Tanggapan Tokoh Masyarakat Limapuluh Kota

Rabu 29/7 BeritaSumbar.com mencoba menghubungi Hardianto SE wakil ketua DPRD Riau yang namanya di tulis di media online tersebut untuk mekonfirmasi masalah perkataan Pitih Sanang dan PAP PLTA sudah 100 persen masuk PAD Riau.

Melalui sambungan telepon Hardianto SE Politisi dari Gerindra tersebut mengatakan tidak ada dia menyebut kata kata pitih sanang tersebut. Dan dia sendiri tidak pernah diwawancarai lansung oleh awak media yang membuat berita tentang sukses putus aliran pitih sanang ke Sumbar itu.

Hardianto mengaku baru tahu akan berita tersebut setelah dihubungi Irwan Patah salah seorang anggota DPRD Riau yang juga berasal dari Sumbar. Jujur saya pribadi tidak tahu arti pitih sanang. Baru diterangkan Bang Irwan saya tahu, Ujar hardianto. Dan hal itu sudah saya klarifikasi ke wartawan yang menulis berita itu lansung ujar hardianto.

Masalah Pajak Air Permukaan itu memang murni dari Perjuangan Komisi III DPRD Riau. Secara daerah kami sebagai wakil Rakyat Riau tentu memperjuangkan pemasukan buat daerah. Apalagi saat ini PAD provinsi Riau Menurun. tentu perlu kajian sumber baru untuk hal tersebut. cerita Wakil ketua DPRD Riau ini.

Salah satunya adalah dengan pemasukan melalui pajak. Mengingat Hamparan atau lokasi PLTA ada di Kabupaten Kampar tentu kami wakil rakyat Riau berjuang untuk bisa mendapatkan pemasukan buat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Alhasil perjuangan ini direstui oleh kemendagri.

Dengan munculnya riak di Sumbar akan hal ini kita secara pribadi dan institusi DPRD Riau tadi pagi (Rabu 29/7) sudah komunikasi dengan Supardi Ketua DPRD Provinsi Sumbar. Dalam pembicaraan tersebut kita sampaikan tentang berita yang viral dari malam tadi. Sebelum berita tentang tanggapan warga Sumbar masalah PAP muncul kita memang baru usai bertemu Ketua DPRD Sumbar. Dan tidak ada membahas hal tersebut.

Dengan timbulnya gejolak ini kita lansung menawarkan kepada Pak Supardi untuk segera menyurati Pemrov dan DPRD Riau untuk duduk semeja membahas hal ini. Dan Ketua DPRD Sumbar inipun menyatakan siap untuk duduk semeja dan akan membahas hal ini bersama instasi terkait di Pemprov Sumbar. Tidak hanya soal Pajak Air Permukaan saja, tapi juga dampak lingkungan,dampak sosial kepada masyarakat sekitar waduk PLTA Koto Panjang ini, Serta sebagai sumber air waduk Sumbar tentu juga berhak atas Usaha PLTA ini. bagaimanpun PLTA ini adalah bisnis. Kita dari Riau siap untuk duduk semeja dengan pemprov Sumbar dalam membahas lanjutan. Juga siap membackup kepentingan Sumatera Barat sampai ke kementerian nantinya dalam memperjuangkan hak hak Warga Limapuluh Kota khususnya maupun Sumbar umumnya.

Bagaimanpun Riau Dan Sumbar daerah satu rumpun tidak akan mungkin terpisahkan dalam segala segi. Mari kita duduk satu meja membahas kepentingan daerah ini. Banyak yang bisa kita kerjasamakan dalam membangun daerah ini. Tutur Hardianto kepada BeritaSumbar.

Sementara itu Ady Surya SH MH praktisi hukum Sumbar meminta Bupati,DPRD Limapuluh Kota serta DPRD dan Gubernur Sumbar bergerak cepat dalam menindaklanjuti pelecehan hak Luak lima puluh kota ini. Hak Limapuluh Kota khususnya Sumbar pada umumnya harus di tuntut kepada PLN atas pengoperasian PLTA Kota Panjang yang sudah lama beroperasi ini.(*)

Riau Klaim 100 Persen PAP PLTA Koto Panjang Masuk PAD Riau, Ini Tanggapan Tokoh Masyarakat Limapuluh Kota

Limapuluh Kota,BeritaSumbar.com,- Beredar berita di beberapa media di provinsi Riau tentang pernyataan Ketua DPRD Provinsi Riau Tentang Pajak Air Permukaan PLTA Koto Panjang Kampar sudah full masuk ke PAD Riau. Selama ini berbagi dengan provinsi Sumbar.

Hal ini mendapat reaksi dari masyarakat Limapuluh Kota yang merupakan kawasan hulu dari aliran sungai di PLTA Koto Panjang Kampar Riau tersebut.

Deni Asra Ketua DPRD Limapuluh Kota kepada awak media mengatakan Kita sangat menyayangkan sikap DPRD provinsi Riau yang dengan bangganya menyampaikan itu dalam rapat paripurna terbuka. Okey, ada aturan berupa UU 28 tahun 2009. UU ini sudah ada sejak 11 tahun yang lalu dan bagi hasil pajak ini juga sudah berjalan. Kenapa selama ini baik baik saja. Harusnya dalam melakukan proses ini juga melibatkan pemprov dan DPRD propinsi sumatera barat.

Ingat, PLTA koto panjang itu aliran airnya dari mana ??? Banjir kiriman ke wilayah kabupaten lima puluh kota itu dari mana?. Kalau seperti caranya, saya tegas menyampaikan TIDAK FAIR.  Ini cara cara yang tidak baik..kita daerah tetangga.
Selama ini propinsi Sumatera barat sudah “bersahabat” dengan riau terutama masalah tapal batas. Kita juga menginginkan ketegasan pemprov sumatera barat terkait tapal batas Sumbar – Riau ini. Kami akan segera koordinasikan dengan ketua DPRD propinsi sumatera barat dan Gubernur Sumbar terkait masalah PAP PLTA koto panjang ini.

Kalau secara kelembagaan, tentu kami bawa dlu ke rapat pimpinan fraksi.
Tapi menurut saya sebagai ketua DPRD, kita akan kaji kembali aturan terkait ini. Saya sudah kontak Ketua DPRD Sumbar dan Wakil Gubernur Sumbar terkait hal ini. Pemprov akan ambil sikap tegas dalam hal ini. Akan duduk bersama di propinsi terutama dengan OPD teknis.

Namun di luar itu, ada 2 hal yang harus di desak oleh DPRD lima puluh kota :
1. Jika pembahasan terkait PAP PLTA koto panjang ini TIDAK melibatkan pemprov sumatera barat, kita mintak PEMPROV bertindak tegas. Ini tidak beretika dan wajib kita gugat. Limapuluh kota yang menjadi wilayah perbatasan dengan riau SIAP berada di depan menyuarakan ini sampai ke Riau.

2. Jika pembahasan terkait ini SUDAH melibatkan pemprov Sumbar, maka DPRD 50 kota mendesak Pemprov Sumbar menjelaskan ke masyarakat sumbar kenapa ini bisa terjadi.
Sesuai UU 28 tahun 2009 pasal 23, jelas daya tawar kita sebagai sumber air bisa menjadi dasar kita utk bertahan mendapatkan PAP ini. 2 hal ini menurut Deni Asra wajib kita dapatkan informasi terlebih dahulu.

Dalam kesempatan ini, kita juga mendesak PEMPROV SUMBAR untuk tegas mengenai Tapal Batas Sumbar dengan Riau. Hal ini juga berlaku bagi Pemda 50 Kota, cek kembali setiap jengkal tapal batas kita dengan Riau baik di pangkalan, kapur 9 maupun di Ampalu.

Sementara itu Marsanova Andesra anggota DPRD Limapuluh Kota dari Fraksi PAN Minta Provinsi Riau untuk uji data. Apakah hanya Riau Yang berhak di PLTA Koto Panjang tersebut. Sementara Sumbar dengan Kabupaten Limapuluh Kota nya tidak ada pengorbanan buat PLTA tersebut.

Marsanova Andesra Juga mengatakan yang berhak di PLTA itu dua provinsi dan terbesar itu Sumbar dengan Limapuluh Kota sebagai hulu sungai yang di bendung di Kampar.

Jangan seenaknya saja pemprov bersama DPRD Riau mengklaim itu sepenuhnya milik mereka. tahun 2002 kita sudah tantang pemprov Riau untuk jelaskan hal ini waktu pertemuan di Hotel Merdeka Pekanbaru waktu itu, Ujar Andes panggilan Kader PAN ini kepada awak media pada Selasa 28/7 sore.

Sementara itu Syafaruddin Dt Bandaro Rajo kepada beritasumbar.com mengatakan bahwa Pajak air permukaan PLTA Koto Panjang harusnya milik kita Sumbar lebih banyak dari Riau , karena Sumber Airnya dan chatman Areanya secara keseluruhan dari Sumbar,
Tapi atas berita ini kita akan bicarakan di DPRD Sumbar dan Pemprov Sumbar untuk menelusuri permasalahan ini , sehingga tidak ada pihak yang dirugikan apalagi Sumbar , begitu juga PLTA seyogianya memberikan konpensasi berupa CSR ( corpotate sosial resposability ) untuk nagari Daerah Aliran Sungai terutama yang Terdampak genangan. Dan ini merupakan tanggung jawab perusahaan untuk kelestarian lingkungan. Ujar mantan Ketua DPRD Limapuluh Kota yang saat ini duduk di DPRD Provinsi Sumbar.

Sementara itu Prof Syafrudin Karimi Tokoh Masyarakat Limapuluh Kota yang juga Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Andalas saat diminta tanggapannya mengatakan, bahwa dia  tidak percaya dengan klaim sepihak dari seorang anggota DPRD Riau soal pajak air PLTA Koto Panjang bakal 100% hanya untuk Riau. Itu klaim tidak masuk akal. Tidak mungkin PLN akan setuju dengan itu. Namun pihak berwenang di Sumbar, mulai dari DPRD Kabupaten Limapuluh Kota Kota, Bupati Limapuluh Kota Kota, DPRD Sumbar dan Gubernur Sumbar perlu minta klarifikasi ke PLN.

Yuldifan Habib Dt Munti dari Forum Peduli Luak Limopuluah menyayangkan pernyataan DPRD Riau yang seakan tidak tahu sejarah tentang berdirinya PLTA Koto Panjang. Dan meminta Pemprov Riau memahami betul regulasi tentang pengelolaan PLTA tersebut. Dan juga tahu tentang kondisi lingkungan yang ada genangan waduk PLTA Koto Panjang tersebut. Yuldifan Habib juga mengatakan bahwa selama ini Yang berjuang untuk keadilan akan dampak pembangunan PLTA Tersebut hanya masyarakat Sumbar khususnya Masyarakat tanjuang balik dan Koto Panjang Pangkalan Koto Baru Limapuluh Kota.

Sementara itu Bayu Vesky menanggapi, Pertama sekali, kita ingin memastikan, benar atau tidak, wakil rakyat di Riau tersebut bicara demikian seperti yang beredar di sejumlah media online hari ini.

Jika benar, ada kalimat “pitih sanang”, ini sangat merendahkan, menghinakan dan tendensius.

Sebagai anak nagari Sumatera Barat, sekaligus Presidium Rumah Kerja Jokowi , kami minta agar Wakil Ketua DPRD yang bersangkutan belajar sejarah.

Selain itu, perlu dicatat. Sejak PLTA berdiri, banjir terjadi di Pangkalan.

Sejak 1998, sejak pengoperasian PLTA Koto Panjang, Pangkalan jadi langganan banjir. Rakyat sengsara. Ini apa tidak dikaji

“Tau tidak, dia itu sejarah PLTA Koto Panjang? Berapa dusun , desa yang hilang dan tenggelam di sana? Jangan bicara seperti tak bersekolah,” kata Muhammad Bayu Vesky

Catat, ada air mata dan darah masyarakat Sumbar khususnya Pangkalan Koto Baru, Limapuluh Kota di sana. Kami selama ini menganggap kita dengan Riau bersaudara. Jangan sampai, bahasa Wakil Ketua DPRD Riau ini merusak tatanan yang ada. Saya akan laporkan hal ini ke Ketum Partainya, percayalah,” ujar Muhammad Bayu Vesky.

Jika ada lontaran kata Pitih sanang yang dilontarkan Ketua DPRD Provinsi Riau tersebut seperti di judul berita di salah satu media Online Riau Arya Gusman Tokoh Muda Luak Limopuluah meminta kepada yang bersangkutan meminta maaf kepada Masyarakat Sumatera Barat karena ungkapan pitih sanang tersebut sangat menyayat hati dan sudah terlalu merendahkan harga diri Masyarakat Sumbar pada umumnya.

Sementara itu Supardi Ketua DPRD Sumbar belum bisa diminta tanggapannya sampai berita ini diturunkan karena sedang ada tamu kata ajudannya. (*)

Warga Jorong Ronah Bengkek Buat Ikan Larangan Untuk Anak Yatim

Limapuluh Kota,BeritaSumbar.com,-Jorong Ronah Bengkek Nagari Sialang kecamatan kapur IX buat gebrakan buat membantu anak yatim yang ada di Jorong tersebut. Bermodal sebuah empang alias bendungan di sungai Palung, Warga Jorong ronah Bengkek buat ikan larangan.

Yang mana nantinya hasil panen ikan larangan ini akan dibagikan kepada anak anak yatim yang ada di jorong ini. Karena bendungan alias empang kondisi rusak, warga turun gotong royong benahi lokasi yang akan dijadikan tempat ikan larangan tersebut.

Laki laki dan perempuan, tua dan muda turun ke sungai benahi lokasi usai pada Jumat 24/7. Kegiatan dimulai usai sholat jumat. Tebing sungai Palung di pasang kisdam dari karung berisi pasir. Ada yang mengisi karung ada yang membawa dan menyusun di tebing tebing yang akan dipasang kisdam tersebut.

Untuk pembiayaan ikan larangan ini panitia menjalankan sumbangan rumah ke rumah dan di pasar Ronah Bengkek.

Saat ini kita masih tahap pembenahan lokasi dan Insya Allah pelepasan ikan nanti akan kita lakukan pada tanggal 30 Juli 2020 ini, Saat ini kita sudah siapkan 2000 bibit ikan untuk dilepas di empang ini nantinya, ujar Rais Walijorong Ronah Bengkek kepada BeritaSumbar.com pada Jumat 24/7 sore.

Dengan akan dibuatnya ikan larangan Anak Yatim Sungai Palung ini kita berharap juga sumbangsih warga yang ada kelebihan rezki untuk ikut menyumbang. Semoga dengan usaha ini kita bisa meringankan beban anak anak yatim kita di kampung ini, tutur Rais.

Bagi yang pembaca yang ingin membantu pengembangan ikan larangan Anak Yatim Sungai palung Ronah Bengkek Nagari Sialang Kapur IX ini bisa lansung hubungi Rais Walijorong Ronah Bengkek di nomor HP : +62 812-7052-9696

Irfendi Arbi, Penurunan Stunting Perlu Intervensi Terpadu

Limapuluh Kota,BeritaSumbar.com,-Dalam rangka Konvergensi Pencegahan Stunting di Kabupaten Limapuluh Kota, dimana kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Bupati Lima Puluh Kota Irfendi Arbi buka Pertemuan Kader Motivator Nutrisionis Pendamping Keluarga dan Pembekalan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam rangka Konvergensi Pencegahan Stuting di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020 di Aula Dinas Kesehatan eks Kantor Bupati Payakumbuh, Jum’at (24/7).

“Penurunan Stunting memerlukan intervensi yang terpadu, mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif”, kata Irfendi Arbi.

Intervensi Gizi sensitif adalah upaya- upaya untuk mencegah dan mengurangi masalah gizi secara tidak langsung. Kegiatan ini pada umumnya dilakukan oleh sektor non– kesehatan. Kegiatannya antara lain penyediaan air bersih, kegiatan penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan perempuan, dan lain-lain.

Baca Juga: “Hibah Tanah Eks-Pertanian Cacat Hukum”

Penurunan Stunting ditetapkan sebagai program prioritas nasional, lokal dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah, ucap Irfendi Arbi.

Ada 8 (Delapan) Aksi konvergensi pencegahan Stunting di tingkat Kabupaten. Saat ini kita telah berada di Aksi ke-5 yaitu Pembinaan Kader Pembangunan Manusia, kata Irfendi Arbi.

Delapan Aksi Integrasi tersebut adalah (1) Analisis Situasi, (2) Rencana Kegiatan, (3) Rembuk Stunting, (4) Peraturan Bupati/Walikota Tentang Peran Desa, (5) Pembinaan KPM, (6) Sistem Manajemen Data, (7) Pengukuran dan Publikasi Stunting, (8) Review Kinerja Tahunan, tegas Irfendi Arbi.(relis)

Mahasiswa Relawan Covid-19 Unri Berikan Sosialisasi New Normal dipasar Limbanang

Limapuluh Kota,BeritaSumbar.com,-Mahasiswa Relawan Covid-19 Universitas Riau (UR) yang tergabung dalam Satuan Gugus Tugas (Satgas) Covid-19 lakukan Sosialisasi New Normal di Pasar tradisional Kenagarian Limbanang, kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota.

Tim Mahasiswa Relawan Kenagarian Limbanang Universitas Riau yang tergabung dalam satuan gugus tugas covid-19 Kenagarian Limbanang Kecamatan Suliki ikuti berbagai tindakan pencegahan covid-19 di kenagarian Limbanang, Kecamatan Suliki.

Tim Relawan merupakan mahasiswa – mahasiswi Universitas Riau yang berasal dari Kenagarian Limbanang dan sekitarnya bergabung dengan satgas kenagarian Limbanang dalam memberikan kontribusi terbaik untuk menghadapi, mencegah, serta menanggulangi covid-19 ditengah masyarakat, baik melalui edukasi maupun tindakan secara langsung, namun tetap memperhatikan protokol pencegahan dan kesiapan dalam menghadapi new normal tahun 2020.

Salah satu kegiatan Mahasiswa yang tergabung dalam satgas covid-19 ini terlihat jelas dalam pelaksanaan sosialisasi “New Normal Tetap Patuhi Protokol Kesehatan” yang dilakukan di Pasar Limbanang, digandeng oleh Polsek Suliki, Koramil Suliki, Petugas Kesehatan Puskesmas Suliki, Perangkat Nagari Limbanang, Ketua Pasar Limbanang.

Dalam pelaksanaan sosialisasi ini Tim Relawan menghimbau kepada semua pengunjung pasar Limbanang untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, terutama menggunakana masker, menjaga jarak baik antara pengunjung dengan pedagang maupun sesama pengunjung di pasar tersebut, sering cuci tangan dan langsung mandi serta cuci baju sepulang dari pasar, sesuai anjuran protokol kesehatan.

Sosialisasi ini dilakukan dengan langsung mengelilingi setiap ruang pasar bersama dengan tim yang menggandeng Relawan Covid-19. Kami mengucapkan terimakasih kepada Tim Kukerta relawan yang sudah mau bekerja sama dalam menanggulangi penyebaran serta mengedukasi masyarakat tentang virus covid-19 ini, ungkap Kapolsek Suliki.

Berbagai upaya yang dilakukan tim relawan ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat di kenagarian limbanang.(*)