Idul Adha 1441 H, IKM Pangkal Pinang Potong 16 Ekor Sapi dan 21 Kambing

Pangkakpinang,Sama seperti tahun tahun sebelumnya, perantau asal Sumatera Barat yang berada di Pangkalpinang kembali melakukan pemotongan hewan korban.

Warga Minang yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Minang Pangkalpinang (IKMP) tersebut memotong 16 ekor sapi dan 21 ekor kambing qurban. Keseluruhan hewan qurban itu dipotong di empat tempat yang berbeda.

Pertama di halaman Rumah Gadang Minang Jl. Tiram belakang SPBU Bacang. Di sekretariat IKMP iji dipotong sebanyak 2 ekor sapi. Kedua, di Gedung Serbaguna Paninggahan Jl. Kace sebanyak tiga ekor sapi. Ketiga, di Sekretariat Malalak sebanyak tiga ekor sapi dan empat ekor kambing qurban. Dan keempat, di halaman Masjid Darul Ikhwan.

Menurut Ketua IKMP H.Syarifuddin kegiatan qurban warga di hari raya Idul Adha ini sejak belasan tahun lalu terus dillakukan. “Sebelumnya pemotongan hewan qurban Warga Minang dipusat di Masjid Darul Ihwan di Pasar Pagi Pangkalpinang,” katanya.

Masjid ini memang dikenal sebagai masjid Minang. Namun semakin bertambah banyaknya warga Minang di Pangkalpinang dan dengan terbentuknya komisariat kabupaten asal maka pemotongan hewan qurban sejak tahun 2010 lalu ada yang melakukan di sekretariat masing masing tapi masih ada yang tetap di Masjid Darul Ikwan.

Seiring dengan berkembangnya pembangunan maka pemotongan hewan di Masjid Darul Ihwan tidak lagi hanya diikuti perantau dari Minang tapi juga warga Pangkalpinang lainnya. “Tahun ini di Masjid Darul Ihwan disembelih sebanyak delapan ekor sapi dan 17 ekor kambing,” jelas Ketua IKMP yang sehari harinya PPAT di Kabupaten Bangka Barat ini.

Seperti tahun tahun sebelumnya, usai pemotongann hewan dan setelah daging dipisahkan untuk dibagi kepada warga yang membutuhkan, sebagian daging dimasak untuk makan siang bersama warga Minang. (*)

Sumber: Akun Muhammadiyah Bangka Belitung :Muhammadiyahbabelnews.com

Presiden Jokowi, Dana Penanganan Covid-19 Baru Terealisasi 19 Persen

Jakarta,BeritaSumbar.com,-Presiden Joko Widodo menilai bahwa penyerapan anggaran stimulus penanganan Covid-19 masih belum optimal. Anggaran dengan jumlah sebesar Rp695 triliun tersebut harus dapat diserap dengan cepat untuk mengatasi penyebaran lebih lanjut dari pandemi beserta dampak yang ditimbulkannya.

Hal itu disampaikan oleh Presiden saat memberikan arahan kepada Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional melalui rapat terbatas yang digelar melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 27 Juli 2020.

“Data terakhir yang saya terima tanggal 22 Juli, dari total stimulus penanganan Covid yaitu sebesar Rp695 triliun, yang terealisasi baru Rp136 triliun, artinya baru 19 persen,” ujarnya.

Presiden lantas memerinci serapan anggaran itu yang di antaranya di bidang perlindungan sosial yang baru terserap 38 persen, UMKM sebesar 25 persen, sektor kesehatan yang baru terealisasi 7 persen, dan insentif dunia usaha sebesar 13 persen. Demikian halnya dengan dukungan untuk sektoral dan pemerintah daerah yang juga baru terserap 6,5 persen.

“Inilah yang harus segera diatasi oleh Komite dengan melakukan langkah-langkah terobosan, bekerja lebih cepat, sehingga serapan anggaran yang belum optimal tadi betul-betul segera diselesaikan,” tuturnya.

Kepala Negara mengingatkan, apabila persoalan regulasi dan administrasi menjadi kendala penyerapan anggaran tersebut, maka regulasi tersebut harus direvisi agar muncul kecepatan dalam pengelolaan anggaran penanganan dampak pandemi Covid-19.

“lakukan perbaikan dan jangan sampai ada yang namanya ego sektoral atau ego daerah. Saya kira penting sekali ini segera diselesaikan sehingga aura dalam menangani krisis ini betul-betul ada,” tandasnya.

Jakarta, 27 Juli 2020
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Website: https://www.presidenri.go.id
YouTube: Sekretariat Presiden

Pemerintah Kaji Penerapan Sanksi Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan

Jakarta,-Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah kini tengah menyiapkan kemungkinan penerapan sanksi bagi masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan guna mencegah penyebaran Covid-19. Hal tersebut disampaikan Presiden saat berbincang dengan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 13 Juli 2020.

“Yang kita siapkan sekarang ini, ini baru tadi saya perintah, untuk ada sanksi. Bukan pembatasan tapi ada sanksi karena yang kita hadapi sekarang ini adalah protokol kesehatan yang tidak dilakukan secara disiplin,” kata Presiden.

Protokol kesehatan yang tidak diterapkan secara disiplin misalnya penggunaan masker. Presiden menyinggung di sebuah provinsi yang disurvei, hanya 30 persen masyarakat yang memakai masker. Hal ini yang kemudian menjadi salah satu faktor pemicu meningkatnya jumlah warga terdampak Covid-19.

“Di sebuah provinsi kita survei hanya 30 persen, yang 70 persen tidak pakai masker. Bagaimana positivity rate-nya tidak tinggi?” ujarnya.

Adapun untuk bentuk sanksinya, Kepala Negara menjelaskan bisa berupa denda, kerja sosial, atau tindak pidana ringan (tipiring). Penerapan sanksi ini nantinya diharapkan akan membuat masyarakat lebih patuh terhadap protokol kesehatan.

“Tapi masih dalam pembahasan. Saya kira memang kalau diberi itu (sanksi), menurut kita semua tadi, akan berbeda,” tuturnya.

Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.

Jakarta, 13 Juli 2020
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Website: https://www.presidenri.go.id
YouTube: Sekretariat Presiden