Capai 60,85 Persen, Realisasi Pendapatan Sumbar Terbaik Kedua Nasional

Padang, BeritaSumbar.com,-Meskipun Indonesia berada dalam Pandemi Covid-19, dimana keadaan ini turut berdampak pada lesunya ekonomi nasional. Banyak pos-pos pendapatan dan belanja negara yang mengalami refocusing dalam upaya menanggulangi Corona Virus ini.

Demikian juga dengan keuangan daerah. Impact nasional, mau tak mau berimbas juga ke daerah. Sumber utama pendapatan daerah banyak tak tercapai. Begitu jua pos pengeluaran, situasi extraordinary cepat tanggap Covid-19 tidak seluruhnya bisa direspon segera sebagian provinsi.

“Alhamdulillah Sumatera Barat tetap on track. Berdasarkan rilis yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementrian Keuangan RI, tanggal 9 Agustus 2020, pukul 12.00 WIB, realisasi pendapatan APBD Sumatera Barat telah mencapai 60.85 persen, terbaik kedua nasional di bawah DKI Jakarta,” ujar Gubernur Sumbar Irwan Prayitno di Padang, Senin (10/8).

Dalam rilis yang sama, Sumbar juga menjadi terbaik ketiga dalam realisasi belanja di bawah DKI Jakarta dan Kalimantan Selatan dengan persentase 51.88. Kedua realisasi ini diatas rata-rata nasional dan provinsi.

Irwan menjelaskan, sesuai amanat Presiden Jokowi, gubernur diminta mempercepat penyerapan APBD untuk memperbaiki kondisi ekonomi yang anjlok akibat Covid-19.
“Presiden berpesan penyerapan anggaran musti segera dilakukan. Momentumnya kuartal ketiga, Juli Agustus dan September. Kalau tak bisa mengejar di kuartal ketiga, jangan harap mampu dikuartal keempat,” tambah Irwan menirukan pesan presiden.

Atas prestasi ini, gubernur menyampaikan apresiasi pada semua pihak yang terlibat.
“Semuanya berperan atas keberhasilan ini. Kendati Kita ditengah pandemi, produktivitas tetap tak luntur. Selamat kepada seluruh tim yang telah bekerja keras mewujudkan kondisi ini,” ucapnya.

Terakhir, Irwan tak lupa berpesan, agar jajarannya tak cepat berpuas diri.
“Terus genjot pendapatan dan belanja daerah, sebab situasi perekonomian masih mengkhawatirkan. Di kuartal kedua, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi -4,3 persen. Agar segera positif, maka pertumbuhan ekonomi harus meningkat. Salah satunya cara dengan mempercepat belanja pemerintah,” pungkas Irwan. (humas)

Terkait Kinerja Satpol PP Kota Padang ini Pernyataan Organisasi PMM

Padang,BeritaSumbar.com,— Beberapa waktu yang lalu viral sebuah video Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah cekcok dengan emak-emak pedagang kaki lima (PKL) di kawasan pantai Kota Padang, Sumatera Barat.

Dari video itu pula, terlihat PKL mengeluarkan kata-kata kotor. Bahkan di video, seorang emak-emak terekam dengan mengeluarkan kata-kata kasar kepada pemimpin kota Padang itu.

Organisasi Pergerakan Milenial Minang ( PMM) sangat menyayangkan hal tersebut bisa terjadi,

“Kita menilai hal itu terjadi akibat tidak seimbangnya empati dan aturan pemerintah, antara pedagang kecil yang bermodalkan kecil,

“Sangat di sayangkan pemerintah sangat kecil sekali perhatiannya terhadap usaha rakyat seperti ini, mungkin itu yang mengakibatkan Walikota Padang mendapatkan respon yang buruk saat menegur pedagang yang berjualan dibahu jalan pantai purus tersebut”.

“Karna tidak ada solusi yang di berikan kepada Mereka, meskipun sudah di bubarkan beberapa hari kemudian mereka pasti akan berjualan kembali di tempat yang sama karena mereka harus mencari nafkah untuk anak dan keluarganya”. Tutur Fikri Haldi Ketua umum Pergerakan Milenial Minang tersebut.

“Setelah pasca kejadian Pada Jumat (7/8) , petugas Satpol PP melakukan penertiban dan sedikit mendapatkan perlawanan. Kasi Trantib Satpol PP Padang Barat, Noverman mengatakan pihaknya melakukan penertiban agar tidak ada pedagang yang berjualan di atas trotoar. Karena trotoar yang ada ini merupakan fasilitas umum yang dibangun oleh Pemerintah trotoar dibangun diperuntukkan kepada pejalan kaki dan bukan untuk pedagang. ,” (9/8/2020).

Pria yang kerap disapa Kuya Fikri ini melanjutkan “Kita melihat itu bukan sebuah kesungguhan hati dari pemerintah kota Padang untuk menegak aturan yang berlaku, melainkan kita melihat mereka bergerak atas dasar balas dendam dan sakit hati,

” Satpol PP hanya menertibkan pedagang yang di bahu jalan di pantai purus saja, di jembatan Siti Nurbaya juga berdagang di bahu jalan, bahkan sepanjang jembatan Siti Nurbaya pejalan kaki tidak bisa memakai trotoar, padahal itu hak mereka sebagai pejalan kaki,

“Kita lihat di kota Padang ini banyak sekali pedagang yang berjualan di bahu jalan, bahkan ada yang membangun kedai semi permanen di bahu jalan, kenapa tidak di tertibkan,

PKL jualan di trotoar menggunakan tenda bongkar pasang di Pantai Padang, diributkan, warga menggunakan trotoar untuk warung permanen di trotoar Andalas dan beberapa titik di kota padang, dibiarkan saja,

PMM juga menilai selama ini kinerja Satpol PP Kota Padang sangat buruk dalam nenegakkan Perda, Mulai dari Kafe dan karoke Ilegal menjamur dan PKL yang berdagang di bahu jalan, akibat kinerja buruknya lah walikota Mahyeldi di maki-maki

“Kita minta walikota Padang memecat kepala dinas Satpol PP Kota Padang karna tidak bisa bekerja dengan baik”. tutup Fikri.(*)

Informasi Covid-19 Provinsi Sumatera Barat Per 8 Agustus 2020

Padang,BeritaSumbar.com,-Total sampai hari ini telah 1.102 orang 6Warga Sumbar terinfeksi covid-19. Terjadi penambahan 23 orang warga sumbar positif terinfeksi covid-19. Sembuh bertambah 5 orang, sehingga total sembuh 802 orang.

Spesimen sampai hari ini:

Jumlah Spesimen Diperiksa: 78.972

Jumlah Orang Diperiksa: 69.123

Positivity Rate (PR): 1,59% (sampai hari ini masih Terendah dan terbaik nasional).

Total 1.102 orang yang telah dinyatakan positif terinfeksi Covid-19 di Provinsi Sumatera Barat dengan rincian:

Dirawat di berbagai rumah sakit 117 orang (10,6%)

Isolasi mandiri 106 orang (9,6%)

Isolasi daerah 16 orang (1,5%)

Isolasi BPSDM 27 orang (2,5%)

Meninggal dunia 34 orang (3,1%)

Sembuh 802 orang (72,8%)

Tim Laboratorium Diagnostik dan Riset Terpadu Penyakit Infeksi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dan Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Wilayah II Baso dibawah pimpinan dan penanggungjawab Dr. dr. Andani Eka Putra, M.Sc melaporkan bahwa dari 1.929 sample (Lab Fakultas Kedokteran UNAND 1.872 spesimen dan Lab Veterenir Baso Agam 57 spesimen), terkonfirmasi tambahan 23 (dua puluh tiga) orang warga Sumbar positif terinfeksi covid-19 (sebagai koreksi rilis tadi pagi, dikarenakan 4 sample dengan hasil inkonklusif), kesembuhan pasien covid-19 setelah 2x konversi negatif bertambah 5 orang.

Warga Sumbar terkonfirmasi positif sebanyak 23 orang yaitu:

1. Kota Padang 17 orang;

2. Kota Solok 2 orang;

3. Kabupaten Solok 1 orang;

4. Kabupaten Pasaman Barat 2 orang dan;

5. Kota Bukittinggi 1 orang.

Ada koreksi jumlah dan asal warga terkonfirmasi. Pagi tadi diinfokan 27 positif. Namun berdasarkan tracking dan tracing, ternyata hanya 23 orang pertambahan positif. Kalau tadi diinformasikan ada warga Agam, setelah tracking dan tracing, ternyata warga Kota Bukittingi.

Begini rincinannya:

Kota Padang

1. Wanita 10 th, warga Tanah Sirah Piai, status pelajar, terinfeksi karena kontak dengan kasus konfirmasi, penanganan isolasi mandiri sementara.

2. Wanita 43 th, warga Tanah Sirah Piai, pekerjaan ASN, terinfeksi karena kontak dengan kasus konfirmasi, penanganan dirawat di RS. Unand.

3. Wanita 21 th, warga Tanah Sirah Piai, status Mahasiswa, terinfeksi karena kontak dengan kasus konfirmasi, penanganan isolasi mandiri sementara.

4. Pria 20 th, warga Flamboyan Baru, status Mahasiswa, terinfeksi karena kontak dengan kasus konfirmasi, penanganan isolasi mandiri sementara.

5. Pria 21 th, warga Flamboyan Baru, status Mahasiswa, terinfeksi karena kontak dengan kasus konfirmasi, penanganan isolasi mandiri sementara.

6. Wanita 55 th, warga Flamboyan Baru, pekerjaan Dosen, terinfeksi karena kontak dengan kasus konfirmasi, penanganan isolasi mandiri sementara.

7. Pria 56 th, warga Lubuak Lintah, pekerjaan Swasta, terinfeksi karena kontak dengan kasus konfirmasi, penanganan isolasi mandiri sementara.

8. Wanita 56 th, warga Lubuak Lintah, pekerjaan Kader Posyandu, terinfeksi karena kontak dengan kasus konfirmasi, penanganan isolasi mandiri sementara.

9. Pria 40 th, warga Kubu Dalam Parak Karakah, pekerjaan ASN, terinfeksi karena kontak dengan kasus konfirmasi, penanganan isolasi mandiri sementara.

10. Wanita 45 th, warga Alai Parak Kopi, status IRT, terinfeksi karena kontak dengan kasus konfirmasi, penanganan isolasi mandiri sementara.

11. Pria 48 th, warga Alai Parak Kopi, pekerjaan Swasta, terinfeksi karena kontak dengan kasus konfirmasi, penanganan isolasi mandiri sementara.

12. Pria 21 th, warga Alai Parak Kopi, status Mahasiswa, terinfeksi karena kontak dengan kasus konfirmasi, penanganan isolasi mandiri sementara.

13. Wanita 30 th, warga Korong Gadang, status IRT, terinfeksi karena kontak dengan kasus konfirmasi, penanganan isolasi mandiri sementara.

14. Bayi (perempuan) 7 bulan, warga Korong Gadang, terinfeksi karena kontak dengan kasus konfirmasi, penanganan isolasi mandiri sementara.

15. Batita (laki-laki) 2 th, warga Korong Gadang, terinfeksi karena kontak dengan kasus konfirmasi, penanganan isolasi mandiri sementara.

16. Wanita 49 th, warga Gurun Laweh, pekerjaan ASN, terinfeksi karena riwayat perjalanan dari Jakarta tanggal 31 Juli 2020, penanganan isolasi mandiri sementara.

17. Pria 34 th, warga Ulak Karang, pekerjaan Tenaga Kesehatan, terinfeksi karena kontak dengan kasus konfirmasi, penanganan isolasi mandiri sementara.

Kota Solok

1. Pria 13 th, warga Sinapa Piliang, status pelajar, terinfeksi karena kontak dengan kasus konfirmasi, penanganan isolasi mandiri sementara.

2. Pria 15 th, warga Tanjuang Paku, status pelajar, diduga terpapar dari aktivitas, penanganan isolasi mandiri sementara.

Kabupaten Solok

1. Wanita 65 th, warga Bukik Sundi, pekerjaan pedagang, diduga terpapar dari pekerjaan, penanganan isolasi mandiri sementara.

Kabupaten Pasaman Barat

1. Pria 30 th, warga Lingkuang Aua, pekerjaan ASN, terinfeksi karena riwayat perjalanan dari Aceh tanggal 2 Agustus 2020, penanganan dirawat di RSUD Pasaman Barat.

2. Wanita 25 th, warga Lingkuang Aua, pekerjaan ASN, terinfeksi karena riwayat perjalanan dari Aceh tanggal 2 Agustus 2020, penanganan dirawat di RSUD Pasaman Barat.

Kota Bukittinggi

1. Wanita 26 th, warga Parik Antang, pekerjaan Guru, diduga terpapar dari pekerjaan, penanganan isolasi mandiri sementara.

Pasien sembuh sebanyak 5 orang dengan rincian:

1. Pria 48 th, warga Mato Aia, pekerjaan karyawan Bank, terinfeksi karena kontak dengan kasus konfirmasi, pasien RSUD Rasidin Padang.

2. Pria 46 th, warga Koto Lua, pekerjaan karyawan Bank, terinfeksi karena kontak dengan kasus konfirmasi, pasien RSUD Rasidin Padang.

3. Pria 31 th, arga Kampuang Jao, pekerjaan Swasta, terinfeksi karena kontak di Pasar Raya, pasien karantina BPSDM.

4. Pria 33 th, warga Padang Lua Kabupaten Agam, pekerjaan Guru, diduga terpapar dari pekerjaan pasien karantina BPSDM, pasien karantina BPSDM.

5. Pria 43 th, warga Indaruang, pekerjaan Swasta, diduga terpapar dari pekerjaan, pasien Semen Padang Hospital.

Berikut perkembangan Covid-19 di Sumbar, Sabtu 8 Agustus 2020 pukul 12.00 WIB.

Kasus Suspek dengan total 177 orang.

Dirawat sebanyak 11 orang.

Isolasi mandiri sebanyak 166 orang.

Berikut rincian persentase meninggal dan sembuh per Kabupaten Kota, kondisi Sabtu 8 Agustus 2020:

1. Kota Padang Panjang (Kategori Kuning)

Total positif 32 orang.

Meninggal 0 orang (0%)

Sembuh 32 orang (100%)

2. Kab. Limopuluah Kota (Kategori Kuning)

Total positif 15 orang.

Meninggal 0 orang (0%)

Sembuh 15 orang (100%)

3. Kab. Sijunjung (Kategori Kuning)

Total positif 11 orang

Meninggal 0 orang (0%)

Sembuh 11 orang (100%)

4. Kab. Solok Selatan (Kategori Hijau)

Total positif 9 orang.

Meninggal 0 orang (0%)

Sembuh 9 orang (100%)

5. Kab. Kep. Mentawai (Kategori Hijau)

Total positif 8 orang.

Meninggal 0 orang (0%)

Sembuh 8 orang (100%)

6. Kab. Pasaman (Kategori Hijau)

Total positif 5 orang.

Meninggal 0 orang (0%)

Sembuh 5 orang (100%)

7. Kota Payakumbuh (Kategori Kuning)

Total positif 23 orang.

Meninggal 0 orang (0%)

Sembuh 22 orang (95,7%)

8. Kab. Dharmasraya (Kategori Kuning)

Total positif 34 orang.

Meninggal 0 orang (0%)

Sembuh 32 orang (94,1%)

9. Kab. Tanah Datar (Kategori Kuning)

Total positif 14 orang.

Meninggal 1 orang (7,1%)

Sembuh 13 orang (92,9%)

10. Kota Bukittinggi (Kategori Kuning)

Total positif 20 orang.

Meninggal 1 orang (5%)

Sembuh 17 orang (85%)

11 Kab. Pesisir Selatan (Kategori Kuning)

Total positif 21 orang.

Meninggal 1 orang (4,8%)

Sembuh 17 orang (80,95%)

12. Kab. Padang Pariaman (Kategori Kuning)

Total positif 28 orang.

Meninggal 1 orang (3,6%)

Sembuh 21 orang (75%)

13. Kota Padang (Kategori Orange)

Total positif 762 orang.

Meninggal 27 orang (3,5%)

Sembuh 555 orang (72,8%)

14. Kab. Agam (Kategori Kuning)

Total positif 42 orang.

Meninggal 0 orang (0%)

Sembuh 22 orang (52,9%)

15. Kab. Pasaman Barat (Kategori Kuning)

Total positif 4 orang.

Meninggal 0 orang (0%)

Sembuh 2 orang (50%)

16. Kota Pariaman (Kategori Kuning)

Total positif 5 orang.

Meninggal 0 orang (0%)

Sembuh 2 orang (40%)

17. Kab. Solok (Kategori Orange)

Total positif 22 orang.

Meninggal 3 orang (13,6%)

Sembuh 8 orang (36,4%)

18. Kota Solok (Kategori Orange)

Total positif 29 orang.

Meninggal 0 orang (0%)

Sembuh 8 orang (27,6%)

19. Kota Sawahlunto (Kategori Kuning)

Total positif 18 orang.

Meninggal 0 orang (0%)

Sembuh 2 orang (11,1%)

Dari 19 Kabupaten Kota Se Sumatera Barat, setelah 23 Minggu masa status tanggap darurat pandemi Covid-19 diberlakukan, kategori daerah berdasarkan zona adalah:

Zona Orange (3 Daerah): Kabupaten Solok, Kota Solok, Kota Padang.

Zona Kuning: (13 Kab Kota) Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kota Sawahlunto, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pasaman Barat.

Zona Hijau: (3 Kab Kota) Kabupaten Pasaman, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Solok Selatan.

Tetaplah jaga kesehatan dan marilah kita konsisten dan disiplin mematuhi semua protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Semoga wabah pandemi covid-19 segera berakhir. Aamiin.

Terima kasih.

Jasman Rizal

Kepala Dinas Kominfo Prov. Sumbar selaku Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Sumbar

KMDM Olah Sampah Jadi Eco Enzyme

Padang,BeritaSumbar.com,-Bank Sampah dan Eco Enzyme (BaSe) Koperasi Mandiri Dan Merdeka (KMDM) sebagai Langkah Nyata Berkoperasi dan Merawat Bumi dengan Bergotongroyong.

Masalah lingkungan menjadi isu global yang meresahkan bagi hampir semua umat manusia di atas bumi. Saat ini ada lebih dari 7.700.000.000 orang di planet Bumi. Butuh waktu hingga awal 1800-an bagi populasi dunia untuk mencapai satu miliar, kini penambahan sebanyak satu miliar orang pada setiap 12-15 tahun. Menghilangnya keanekaragaman hayati, perubahan iklim, polusi, penggundulan hutan, kekurangan air dan makanan, semuanya diperburuk oleh jumlah orang yang membesar dan terus meningkat, dampaknya terhadap lingkungan adalah produk dari konsumsi dan jumlah manusia.

Ada 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau Sustainable Development Goals (SDGS) bertujuan untuk mencapai kehidupan layak bagi semua orang di bumi yang sehat pada tahun 2030. Sebagian besar tujuan tersebut kemungkinan akan terlewatkan karena telah mengalami kegagalan dalam mengatasi pertumbuhan populasi manusia. Solusi positif yang memberdayakan penduduk bumi menjadi kunci untuk memenuhi SDGs.

Koperasi Mandiri Dan Merdeka (KMDM) mencoba berkontribusi dalam pemberdayaan setiap orang untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang mengancam kehidupan manusia di muka bumi tersebut. Terutama melaui pengelolaan sampah, pembuatan eco enzyme, ecobrick, komposter, dan solar biodigester. Semua kegiatan yang diselenggarakan oleh KMDM tersebut dikelola dengan menginstitusionalisasikannya dengan pendirian Bank Sampah dan Eco Enzyme (BaSE) KMDM pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020, dengan Direktur yaitu Dikky Dores, seorang Sarjana Ilmu Teknik Lingkungan yang juga Anggota KMDM.

Eco enzyme adalah hasil dari fermentasi limbah dapur organik seperti ampas buah dan sayuran, gula (gula coklat, gula merah atau gula tebu), dan air. Ecobrick adalah botol plastik yang dikemas dengan plastik bekas kepadatan kepadatan tertentu. Berfungsi sebagai blok bangunan yang dapat digunakan kembali. Ecobricks dapat digunakan untuk menghasilkan berbagai barang, termasuk furnitur, dinding taman, dan struktur lainnya. Komposter adalah alat pengolahan sampah organik rumah tangga melalui pengomposan dengan memanfaatkan tong bekas yang dibenamkan ke dalam tanah atau pembuatan kompos yang membantu dekomposer atau bakteri pengurai untuk menguraikan bahan organik. Pengaplikasian sistem solar biodigester berada di ruang terbuka, merupakan kombinasi dari sistem biopori (lubang resapan) dan komposting. Mediumnya adalah tanah yang digali, lalu menyerap kandungan sampah organik melalui proses panas matahari.

Sampai saat ini, BaSE-KMDM telah menyelenggarakan dua kali pelatihan pengelolaan bank sampah dan pembuatan eco enzyme di Gudang Pasar Rabu Tani (PRT) dan Kantor KMDM di Palimo Cluster, Jalan Sungai Balang Nomor 29, Cupak Tangah, Pauh, Padang, Sumatera Barat, Indonesia pada Rabu, 29 Juli 2020 dan Rabu, 5 Agustus 2020. Kegiatan tersebut dibuat secara reguler atau rutin seminggu sekali dengan pelatih atau mentor Syaifuddin Islami, seorang Direktur Bank Sampah Unit (BSU) Andalas Sepakat dan Ketua Komunitas Eco Enzyme Padang (KEEP). Sebelumnya, juga diselenggarakan Workshop Online Koperasi Mandiri Dan Merdeka (KMDM) bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas via Zoom Meeting, pada 18 Juni 2020 dengan narasumber yang sama dan dimoderatori oleh Novalinda (Anggota KMDM).

Nasabah BaSE-KMDM sejak dibuka pertama kali sudah mencapai enam orang yang untuk pembukaan rekeningnya harus menyetorkan sampah non-organik seperti berbahan kertas, plastik, kaca, dan logam. Para Nasabah tersebut terutama adalah Dosen-Dosen Universitas Andalas yang sudah bergabung di KMDM, juga para produsen dan konsumen PRT KMDM. BaSE-KMDM dalam penyelanggaraan pelatihan operasi bank sampah dan pembuatan eco enzyme, selain bekerja sama dengan BSU Andalas Sepakat dan KEEP, juga dengan Bank Nagari melalui program Corporate Social Responsibility (CSR)-nya. Dikky Dores, sebagai Direktur BaSE-KMDM menyampaikan bahwa selain menyelenggarakan pelatihan langsung di kantornya, juga akan menyelenggarakan di komplek-komplek perumahan dan di kampung-kampung di Kota Padang melalui kerja sama dengan para pemangku kepentingan setempat.

Dilaporkan oleh: Virtuous Setyaka, Dosen HI FISIP Unand dan Ketua KMDM.

Irwan Prayitno, Sumbar Minim Tenaga Kesehatan

Padang,BeritaSumbar.com,-Ditengah pandemi Covid-19 yang masih merebak tenaga kesehatanlah sebagai garda terdepan dalam penanganan kasus Covid-19. Tak bisa dielakkan bahwa tenaga kesehatan paling rentan tertularnya virus yang berbahaya tersebut, bahkan kasus terkonfirmasi paling banyak adalah tenaga kesehatan. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi tenaga kesehatan untuk lebih aware terhadap diri sendiri maupun lingkungan.

Berbicara tentang penanangan kasus Covid-19, tentu diperlukan tenaga kesehatan yang memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, yang mumpuni dan siap menjawab tantangan tersebut.

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno dalam sambutannya di acara Launching Universitas Perintis Indonesia (Upertis) Padang (03/08/2020) mengatakan, bahwa tenaga kesehatan di Sumatera Barat masih kurang, kurang disini dalam arti kata bukan dari segi jumlah tetapi kurang dari segi kualitas atau mutu nya.

“Memang kebutuhan terhadap tenaga kesehatan masih banyak, walaupun pemerintah, moratorium penerimaan ASN dibidang kesehatan dan juga menteri pendidikan masih moratorium untuk mendirikan sekolah-sekolah dibawah kesehatan, namun hakekatnya dilapangan kita masih membutuhkan tenaga kesehatan, walaupun ada yang menganggur, ini saya catat, bukan karena kurang kebutuhan, tapi yang menganggur kurang kualitas, kurang mutu,” kata Gubernur.

Gubernur berharap dengan adanya Upertis Indonesia dapat menghasilkan tamatan yang tidak menganggur, bermutu, serta bisa menjawab tantangan dan harapan kedepan.

Selain itu Rektor Upertis Indonesia terpilih dr. Apt Elfi Sahlan Ben menambahkan bahwa kepercayaan dan kerjasama adalah modal untuk menjawab tantangan dari sebuah perguruan tinggi.

“Tanpa kepercayaan, tanpa kerjasama, kerjasama dari semua unsur, baik dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa maupun pemerintah daerah, semua tantangan itu tidak bisa kita lewati,” ucap rektor.

Turut hadir Forkopimda, Walikota Padang, Ketua Yayasan, para rektor Universitas Negeri Kota Padang, petinggi lembaga keuangan, serta awak media baik cetak maupun elektronik.(humas)

Gubernur Sumbar: ”Jangan Lupakan Sejarah Pengorbanan Rakyat Sumbar Untuk Pembangunan PLTA Koto Panjang”.

Padang,BeritaSumbar.com,-Menyikapi persoalan adanya istilah “pitih sanang” dari pajak air permukaan (PAP) waduk Koto Panjang, Gubernur Sumbar Prof Irwan Prayitno menyatakan, bahwa istilah tersebut dirasa kurang tepat dan kurang bijak dilontarkan, karena sangat melukai hati rakyat Sumbar.

“Saya mengikuti dan selalu memonitor dinamika persoalan itu dan rasanya apa yang disampaikan oleh beberapa anggota DPRD Sumbar pantas didukung dan kami pemerintah provinsi Sumatera Barat telah meresponnya dan memprosesnya secara administratif ke pusat. Baik secara tertulis maupun upaya lainnya kita lakukan ke Kemendagri. Surat ke Kemendagri sudah kita proses dengan melampirkan semua dokumen pendukung sehingga PAP tidak hanya Riau yang mendapatkannya, tetapi juga kita Sumbar. Untuk itu kami harapkan masyarakat Sumbar baik di ranah dan dirantau, untuk sementara tenang dulu, percayakan saja kepada kami dan berikan kesempatan kepada kami bersama DPRD mengurusnya ke pemerintah pusat ” ujar Irwan Prayitno.

Baca Juga: Ady Surya, Pemprov Dan DPRD Sumbar Harus Perjuangkan Hak Warga Sumbar Di PLTA Koto Panjang

Seperti dikutip diberbagai media di Riau yang menyatakan, berakhir sudah masanya Sumbar makan uang senang dari pajak air permukaan (PAP) waduk Koto Panjang, membuat DPRD Sumbar tersentak dan tersinggung.

Marahnya anggota DPRD Sumbar yang dimulai dari pernyataan Nurnas diberbagai media yang kemudian dilanjutkan rapat di Komisi III yang dipimpin oleh Afrizal, menyimpulkan bahwa DPRD Sumbar sangat menyesalkan pernyataan tersebut berasal dari anggota DPRD Riau yang seakan-akan melupakan sejarah pembangunan PLTA Koto Panjang. Melupakan pengorbanan rakyat Sumbar atas tenggelamnya 11 Nagari di Kabupaten 50 Kota Sumbar. Bagaimana masyarakat Sumbar berjuang sampai ke Jepang untuk mendapatkan dana pembangunan waduk tersebut.

“Mungkin teman kita di DPRD Riau lupa, bahwa air yang mengalir itu asalnya dari mana. Ataukah perlu dilakukan seperti dulu, ada rencana warga kabupaten 50 Kota mengalihkan aliran air ke tempat lain. Kalau ini dilakukan, tentu PLTA waduk Koto Panjang tidak berfungsi. Padahal akibat waduk Koto Panjang ini, Kabupaten 50 Kota selalu kebanjiran setiap tahun” ungkap Nurnas kepada awak media geram.

Selama ini tidak ada permasalahan soal jatah pembagian pajak antara Pemprov Sumbar dengan Provinsi Riau. Berapapun hasilnya dari PLN, selalu dibagi dua. Namun dengan adanya surat Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri tersebut, akhirnya memicu polemic, protes dari warga Sumatera Barat, apalagi ditambah dengan pernyataan anggota DPRD Provinsi Riau yang sangat menyinggung perasaan masyarakat Sumatera Barat dengan istilah “pitih sanang” (uang senang).

Yozawardi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar menyatakan bahwa terdapat Daerah Tangkapan Air /DTA (Catcment Area) di Koto Panjang seluas 150.000 Ha yang menampung air hujan, menyimpan serta mengalirkannya ke anak-anak sungai, terus ke sungai dan bermuara ke Danau Koto Panjang. Artinya, sumber air waduk Koto Panjang berasal dari hutan-hutan yang berada di Sumatera Barat.

“Catchment area Koto Panjang seluas 150.000 Ha yang menampung air hujan, menyimpan serta mengalirkannya ke anak-anak sungai, terus ke sungai dan bermuara ke Danau Koto Panjang, merupakan sumber utama penggerak turbin PLTA Koto Panjang yang berasal dari sungai-sungai dan hutan dari Sumatera Barat” ungkap Yozawardi.

Yozawardi juga mengungkapkan, “Untuk memastikan hutan tetap terjaga di Catchment Area, Pemprov Sumbar melakukan kegiatan pengamanan dan perlindungan hutan pada wilayah tersebut serta melaksanakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) sebanyak lebih kurang Rp 2 miliar/tahun di APBD Provinsi Sumatera Barat”.

Baca Juga: Tentang Pitih Sanang Dan PAP PLTA Koto Panjang Ini tanggapan Wakil ketua DPRD Riau

Di lain pihak Maswar Dedi Kepala Dinas Penamaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat menyatakan, dilokasi daerah tangkapan air, dengan fungsi hutan lindung, karena kebutuhan pembangunan daerah dapat diajukan perubahan fungsi pada RTRW menjadi kawasan budidaya HP (hutan produksi) atau Area Penggunaan Lain (APL). Perobahan fungsi ini boleh dilakukan oleh Gubernur Sumbar, karena Gubernur punya kewenangan untuk mengalihfungsikannya.

“Sebenarnya telah banyak investor dibidang perkebunan yang tertarik berinvestasi di catcment area waduk Koto Panjang itu dan menjadikan kawasan tersebut menjadi hutan produksi atau area penggunaan lainnya. Namun karena ini menyangkut ketersediaan air untuk waduk Koto Panjang dan demi mempertimbangkan warga provinsi Riau, Gubernur Sumbar belum mau mengalihfungsikan hutan tersebut” ujar Maswar Dedi.

Afrizal Ketua Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat menyatakan “Ini bukan hanya persoalan jatah pembagian hasil pajak air permukaan yang tidak adil oleh Kemendagri, namun ini menyangkut harga diri rakyat Sumatera Barat yang dilecehkan.

“Dari pembagian pajak hanya dapat sekitar 1.5 miliar, namun demi khalayak ummat, selalu pemprov sumbar menganggarkan tiap tahun lebih dari 2 miliar di APBD. Kalau soal untung rugi, rugi kami. Yang sebenarnya terima yang senang itu siapa? Kalau boleh saya nyatakan, pemprov Riaulah yang banyak dapat untung dari adanya waduk PLTA Koto Panjang ini. Rakyat kami yang selalu tertimpa bencana banjir tiap tahun, namun kami tetap ikhlas menjaga persaudaraan dengan masyarakat Riau. Kedepan kami akan mempertimbangkan opsi pengalihan air sungai ketempat lain, jika persoalan ini tidak segera diselesaikan oleh Kemendagri dan permintaan maaf oknum anggota DPRD Riau yang bicara seperti itu” tegas Afrizal yang diaminkan oleh anggota Komisi III DPRD Sumbar lainnya.

Pemicu kisruh polemik antara DPRD Riau dengan masyarakat Sumatera Barat berawal dari lahirnya surat Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri nomor 973/2164/KEUDA tanggal 5 Mei 2020 tentang Penyelesaian Pajak Air Permukaan ULPLTA Koto Panjang ke General Manager PT PLN (Persero) UIK Sumatera Bagian Utara pada point nomor 3:
a. DAS, Hulu dan HILIR dapat dipandang sebagai satu kesatuan Sumber Daya Air, tetapi dalam konteks perpajakan titik pajaknya adalah dimana air tersebut dimanfaatkan.
b. Pemerintah Daerah yang berwenang memungut pajak air permukaan adalah pemerintah daerah yang memiliki wilayah dimana air permukaan tersebut berada sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.(humas)

Pemerintah Pusat Puji Kinerja Kota Padang tangani Covid-19

Padang ,BeritaSumbar.com,- Pemko Padang dinilai berhasil mengendalikan Covid-19. Penilaian ini berasal dari Pemerintah Pusat atas pelaporan pengendalian Covid-19 yang sudah disampaikan.

“Kita termasuk kota yang dinilai berhasil mengendalikan Covid-19 oleh pemerintah pusat,” kata Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah, Jumat (24/7/2020).

Baca Juga: Riau Klaim 100 Persen PAP PLTA Koto Panjang Masuk PAD Riau, Ini Tanggapan Tokoh Masyarakat Limapuluh Kota

Hal ini ditandai dengan diterimanya dana insentif daerah dari Pemerintah Pusat kepada Pemko Padang. Intensif yang diterima Pemko Padang sebesar Rp14,9 Miliar dan dialokasikan untuk pengembangan UMKM dan kesehatan.

“Tahun ini kota Padang dapat Rp14,9 Miliar dan kemarin dialokasikan untuk UMKM dan kesehatan. Kasus Covid-19 Padang terkendali, dan swab akan tetap dilakukan untuk menjaring OTG dan mengendalikan kasus positif,” tambahnya.

Mahyeldi mengatakan, insentif tersebut merupakan bentuk penghargaan atau reward dari pemerintah pusat kepada Pemko Padang setelah berhasil mengendalikan Covid-19.(humas)

Pemprov Sumbar Inisiasi Perda Tatanan Baru Berbasis Kearifan Lokal

Padang, BeritaSumbar.com,-Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengatakan strategi para pemangku kepentingan dalam menangani Pandemi Covid-19 di Sumbar telah berada pada jalur yang tepat.

“Kita sudah on the track. Tracing, Test, Isolation dan Treatment sudah jalan semua. Kebijakan juga sudah, bahkan hingga 2021 alokasi dana penanganan Covid-19 tetap disediakan,” kata Gubernur Irwan dalam Seminar Penyusunan Naskah Akademik Ranperda tentang Tatanan Baru Berbasis Kearifan Lokal yang diselenggarakan di Aula Lantai 1 Kantor Gubernur Sumbar, Senin (27/07/2020).

Menurutnya data yang dirilis otoritas terkait juga menunjukkan bahwa berbagai intervensi yang telah dilakukan, memberi kontribusi besar terhadap penurunan angka positive rate, testing rate, tracing ratio, insiden rate dan lain sebagainya.

“Bahkan Presiden Jokowi memberi apresiasi terhadap penanganan Covid-19 di Sumbar,” sebutnya.

Namun demikian, Gubernur tak ingin jumawa. Pihaknya mengakui bahwa sampai saat ini masih terdapat penambahan kasus positif harian, meski tidak banyak.

Disamping karena belum ditemukannya vaksin Covid-19, persoalan mendasar lainnya adalah masih banyak ditemukan masyarakat yang tidak mempedulikan pentingnya penerapan protokol kesehatan.

“Saya berkeliling, masalahnya ada di masyarakat, lebih banyak yang tidak pakai masker, masih berkerumun, tidak ada physical distancing. Ada juga masker dipakai didagu, tidak disiplin,” ungkap Gubernur Irwan.

Ia meyakini semua komponen masyarakat hingga ke pelosok telah mengetahui bahaya Covid-19.

“Bukan saya menafikan pentingnya sosialisasi, edukasi, tapi tidak efektif lagi,” ucapnya.

Untuk itulah Pemprov bersama DPRD setempat menginisiasi lahirnya regulasi berupa peraturan daerah yang bersifat mengikat serta adanya sanksi sebagai konsekuensi bagi masyarakat yang tidak mematuhinya.

“Inilah gunanya kita perdakan, jadi akan ada sanksi, mendidik masyarakat disiplin dengan sanksi dan tetap mengedepankan kearifan lokal,” tutur Gubernur Irwan.

Turut hadir seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Ketua Dewan Riset Daerah Sumbar, Ketua MUI Sumbar, Ketua LKAAM Sumbar, Bundo Kanduang Sumbar, Ketua Asita dan Kadin Sumbar dan undangan lainnya. (relis).

Pemko Padang Gelar Salat Idul Adha Di Masjid Agung Nurul Iman

Padang,BeritaSumbar.com, – Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah memastikan bahwa Pemko Padang bersama PHBI Kota Padang tidak menggelar Salat Idul Adha di lapangan seperti tahun-tahun sebelumnya.

“Jika tahun lalu Salat Idul Adha kita laksanakan di lapangan Imam Bonjol. Tahun ini kita putuskan Salat Idul Adha dilaksanakan di masjid dan bukan di lapangan seperti tahun lalu,” kata Mahyeldi, Jumat (24/7/2020).

Pelaksanaan Salat Idul Adha di masjid ini mengingat karena masih dalam kondisi pandemi wabah Covid-19. Dan untuk pelaksanaannya akan tetap mengikuti protokol kesehatan.

Untuk di jajaran Pemko Padang, Salat Idul Adha akan dilaksanakan di Masjid Agung Nurul Iman dan Masjid Taqwa Muhammadyah.

“Mudah-mudahan hari pelaksanaan Salat Idul Adha ini bisa serentak kita laksanakan di masjid,” tutur Mahyeldi.

Untuk itu, Mahyeldi mengimbau kepada jajaran pemerintahan sampai kelurahan agar bisa mensosialisasikan hal ini kepada masyarakat.(humas)

Berbahaya, Ketika Masker Dinaikturunkan

Padang,BeritaSumbar.com, – Pandemi Covid-19 telah mengubah gaya hidup manusia. Siapa saja diharuskan menerapkan protokol kesehatan seperti mengenakan masker di wajah, mencuci tangan dan menjaga jarak.

Namun begitu, masih jamak yang salah kaprah dalam mengenakan masker. Masker yang seharusnya terpasang menutupi mulut dan hidung justru terkadang dinaikturunkan ke bawah dagu. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Feri Mulyani Hamid, kebiasaan seperti itu justru dapat membahayakan kesehatan.

“Berbahaya ketika masker dinaikturunkan,” katanya, Senin (13/7/2020).

Diterangkannya, ketika masker diturunkan hingga ke dagu, ditakutkan akan ada baketri atau virus yang menempel di bagian bawah dagu. Saat masker dinaikkan kembali menutup mulut, bakteri atau virus tersebut akan terhirup.

“Justru tidak hanya virus atau bakteri, yang diharapkan juga sterilitas atau kebersihan di bagian dalam masker tetap terjaga,” ungkapnya.

Kadiskes mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk lebih membiasakan diri mengenakan masker. Termasuk tidak menggunakan masker secara terbalik, bagian luar masker terpasang ke arah dalam.

“Jika mau makan atau beraktifitas lainnya silahkan melepas masker, sehingga kebersihan masker tetap terjaga,” sebut Feri Mulyani Hamid.

Masker digunakan untuk mencegah bertebarannya droplet. Ketika bersin atau batuk, droplet dapat terhalang dan melindungi orang lain.

“Jika sedang berbicara jarak jauh seperti berbicara di podium, silahkan membuka masker karena tidak ada yang akan terkena droplet. Akan tetapi kalau berbicara dalam jarak dekat jangan melepas masker,” ujar Kadiskes.

Feri Mulyani mengajak masyarakat untuk mengenakan masker yang tidak terlalu tebal sehingga dapat mengganggu pernafasan dan mengganggu percakapan. Disarankan mengenakan masker yang nyaman dan tidak mengganggu aktifitas.(humas)