Gubernur Sumbar: ”Jangan Lupakan Sejarah Pengorbanan Rakyat Sumbar Untuk Pembangunan PLTA Koto Panjang”.

Padang,BeritaSumbar.com,-Menyikapi persoalan adanya istilah “pitih sanang” dari pajak air permukaan (PAP) waduk Koto Panjang, Gubernur Sumbar Prof Irwan Prayitno menyatakan, bahwa istilah tersebut dirasa kurang tepat dan kurang bijak dilontarkan, karena sangat melukai hati rakyat Sumbar.

“Saya mengikuti dan selalu memonitor dinamika persoalan itu dan rasanya apa yang disampaikan oleh beberapa anggota DPRD Sumbar pantas didukung dan kami pemerintah provinsi Sumatera Barat telah meresponnya dan memprosesnya secara administratif ke pusat. Baik secara tertulis maupun upaya lainnya kita lakukan ke Kemendagri. Surat ke Kemendagri sudah kita proses dengan melampirkan semua dokumen pendukung sehingga PAP tidak hanya Riau yang mendapatkannya, tetapi juga kita Sumbar. Untuk itu kami harapkan masyarakat Sumbar baik di ranah dan dirantau, untuk sementara tenang dulu, percayakan saja kepada kami dan berikan kesempatan kepada kami bersama DPRD mengurusnya ke pemerintah pusat ” ujar Irwan Prayitno.

Baca Juga: Ady Surya, Pemprov Dan DPRD Sumbar Harus Perjuangkan Hak Warga Sumbar Di PLTA Koto Panjang

Seperti dikutip diberbagai media di Riau yang menyatakan, berakhir sudah masanya Sumbar makan uang senang dari pajak air permukaan (PAP) waduk Koto Panjang, membuat DPRD Sumbar tersentak dan tersinggung.

Marahnya anggota DPRD Sumbar yang dimulai dari pernyataan Nurnas diberbagai media yang kemudian dilanjutkan rapat di Komisi III yang dipimpin oleh Afrizal, menyimpulkan bahwa DPRD Sumbar sangat menyesalkan pernyataan tersebut berasal dari anggota DPRD Riau yang seakan-akan melupakan sejarah pembangunan PLTA Koto Panjang. Melupakan pengorbanan rakyat Sumbar atas tenggelamnya 11 Nagari di Kabupaten 50 Kota Sumbar. Bagaimana masyarakat Sumbar berjuang sampai ke Jepang untuk mendapatkan dana pembangunan waduk tersebut.

“Mungkin teman kita di DPRD Riau lupa, bahwa air yang mengalir itu asalnya dari mana. Ataukah perlu dilakukan seperti dulu, ada rencana warga kabupaten 50 Kota mengalihkan aliran air ke tempat lain. Kalau ini dilakukan, tentu PLTA waduk Koto Panjang tidak berfungsi. Padahal akibat waduk Koto Panjang ini, Kabupaten 50 Kota selalu kebanjiran setiap tahun” ungkap Nurnas kepada awak media geram.

Selama ini tidak ada permasalahan soal jatah pembagian pajak antara Pemprov Sumbar dengan Provinsi Riau. Berapapun hasilnya dari PLN, selalu dibagi dua. Namun dengan adanya surat Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri tersebut, akhirnya memicu polemic, protes dari warga Sumatera Barat, apalagi ditambah dengan pernyataan anggota DPRD Provinsi Riau yang sangat menyinggung perasaan masyarakat Sumatera Barat dengan istilah “pitih sanang” (uang senang).

Yozawardi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar menyatakan bahwa terdapat Daerah Tangkapan Air /DTA (Catcment Area) di Koto Panjang seluas 150.000 Ha yang menampung air hujan, menyimpan serta mengalirkannya ke anak-anak sungai, terus ke sungai dan bermuara ke Danau Koto Panjang. Artinya, sumber air waduk Koto Panjang berasal dari hutan-hutan yang berada di Sumatera Barat.

“Catchment area Koto Panjang seluas 150.000 Ha yang menampung air hujan, menyimpan serta mengalirkannya ke anak-anak sungai, terus ke sungai dan bermuara ke Danau Koto Panjang, merupakan sumber utama penggerak turbin PLTA Koto Panjang yang berasal dari sungai-sungai dan hutan dari Sumatera Barat” ungkap Yozawardi.

Yozawardi juga mengungkapkan, “Untuk memastikan hutan tetap terjaga di Catchment Area, Pemprov Sumbar melakukan kegiatan pengamanan dan perlindungan hutan pada wilayah tersebut serta melaksanakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) sebanyak lebih kurang Rp 2 miliar/tahun di APBD Provinsi Sumatera Barat”.

Baca Juga: Tentang Pitih Sanang Dan PAP PLTA Koto Panjang Ini tanggapan Wakil ketua DPRD Riau

Di lain pihak Maswar Dedi Kepala Dinas Penamaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat menyatakan, dilokasi daerah tangkapan air, dengan fungsi hutan lindung, karena kebutuhan pembangunan daerah dapat diajukan perubahan fungsi pada RTRW menjadi kawasan budidaya HP (hutan produksi) atau Area Penggunaan Lain (APL). Perobahan fungsi ini boleh dilakukan oleh Gubernur Sumbar, karena Gubernur punya kewenangan untuk mengalihfungsikannya.

“Sebenarnya telah banyak investor dibidang perkebunan yang tertarik berinvestasi di catcment area waduk Koto Panjang itu dan menjadikan kawasan tersebut menjadi hutan produksi atau area penggunaan lainnya. Namun karena ini menyangkut ketersediaan air untuk waduk Koto Panjang dan demi mempertimbangkan warga provinsi Riau, Gubernur Sumbar belum mau mengalihfungsikan hutan tersebut” ujar Maswar Dedi.

Afrizal Ketua Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat menyatakan “Ini bukan hanya persoalan jatah pembagian hasil pajak air permukaan yang tidak adil oleh Kemendagri, namun ini menyangkut harga diri rakyat Sumatera Barat yang dilecehkan.

“Dari pembagian pajak hanya dapat sekitar 1.5 miliar, namun demi khalayak ummat, selalu pemprov sumbar menganggarkan tiap tahun lebih dari 2 miliar di APBD. Kalau soal untung rugi, rugi kami. Yang sebenarnya terima yang senang itu siapa? Kalau boleh saya nyatakan, pemprov Riaulah yang banyak dapat untung dari adanya waduk PLTA Koto Panjang ini. Rakyat kami yang selalu tertimpa bencana banjir tiap tahun, namun kami tetap ikhlas menjaga persaudaraan dengan masyarakat Riau. Kedepan kami akan mempertimbangkan opsi pengalihan air sungai ketempat lain, jika persoalan ini tidak segera diselesaikan oleh Kemendagri dan permintaan maaf oknum anggota DPRD Riau yang bicara seperti itu” tegas Afrizal yang diaminkan oleh anggota Komisi III DPRD Sumbar lainnya.

Pemicu kisruh polemik antara DPRD Riau dengan masyarakat Sumatera Barat berawal dari lahirnya surat Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri nomor 973/2164/KEUDA tanggal 5 Mei 2020 tentang Penyelesaian Pajak Air Permukaan ULPLTA Koto Panjang ke General Manager PT PLN (Persero) UIK Sumatera Bagian Utara pada point nomor 3:
a. DAS, Hulu dan HILIR dapat dipandang sebagai satu kesatuan Sumber Daya Air, tetapi dalam konteks perpajakan titik pajaknya adalah dimana air tersebut dimanfaatkan.
b. Pemerintah Daerah yang berwenang memungut pajak air permukaan adalah pemerintah daerah yang memiliki wilayah dimana air permukaan tersebut berada sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.(humas)

Ady Surya, Pemprov Dan DPRD Sumbar Harus Perjuangkan Hak Warga Sumbar Di PLTA Koto Panjang

Limapuluh Kota,BeritaSumbar.com,-Terlepas dari polemik pernyataan Anggota DPRD Riau tentang Sumbar Terima Aliran Pitih Sanang, Ady Surya SH.MH Praktisi Hukum Sumatera Barat meminta keseriusan Pemrov Sumbar dalam mengurus hak warganya di PLTA Koto Panjang kepada PLN.

Permasalahan pitih sanang merupakan konflik horizontal yang bisa diselesaikan secara adat negeri serumpun. Sumbar dan Riau boleh dikatakan hanya terpisahkan oleh batas wilayah administrasi pemerintahan. Dan yang penting saat ini hak Warga Limapuluh Kota yang terdampak oleh pembangunan PLTA Koto Panjang Harus diperjuankan sampai ke tingkat pusat.

Baca Juga: Tentang Pitih Sanang Dan PAP PLTA Koto Panjang Ini tanggapan Wakil ketua DPRD Riau

Soal Riau bersama wakil rakyatnya klaim PAP PLTA 100 persen masuk APBD mereka itu hal wajar sebagai bukti perjuangan mereka untuk daerah mereka. Sekarang Sumbar bagaimana? DPRD Limapuluh Kota bersama Pemkab harus desak dan kapan perlu kasih tenggat waktu buat DPRD dan Pemprov Sumbar dalam bergerak memperjuangkan hak hak warga Limapuluh Kota ke PLN atas dampak pembangunan dan pengoperasian PLTA Koto Panjang.

Banyak bagian masyarakat yang harus di berikan PLN buat warga sekitar Waduk Koto Panjang terutama yang diwilayah Sumatera Barat, ujar Ady Surya SH.MH. Selain Pajak Air Permukaan PLN juga harus berikan bantuan dampak sosial dan kemasyarakatan buat Warga Limapuluh Kota yang ada di sekitar Danau Buatan. Juga CSR buat mereka.

Limapuluh Kota merupakan Hulu sungai yang banyak mengalirkan air ke Waduk PLTA Koto Panjang dan bahkan jika musim hujan warga Limapuluh Kota lansung terdampak bencana dari meluapnya genangan air di waduk tersebut.

Baca Juga: Sempat Viral Dijual Suami, Sang Istri Tidak Rela Suaminya Ditahan

Apakah Limapuluh Kota hanya akan menikmati bencananya saja dari PLTA Koto Panjang sementara hasil dari air yang diolah menjadi listrik masuk kas PLN yang notabene beroreantasi binis.? Ujar Praktisi Hukum Sumbar yang cukup Lama berkutat DI LBH Sumbar ini.(*)

Tentang Pitih Sanang Dan PAP PLTA Koto Panjang Ini tanggapan Wakil ketua DPRD Riau

Payakumbuh,BeritaSumbar.com,-Beredar berita tentang Pernyataan pemprov Riau mengenai Pajak Air Permukaan PLTA Koto Panjang Kampar menuai riak ditengah tengah toko masyarakat Sumbar khusus Limapuluh Kota. Apalagi disalah satu media online Riau membuat judul Sukses Putus Aliran Pitih Sanang Ke Sumbar Pimpinan DPRD Riau Apresiasi Komisi III.

Berbagai komentarpun dilontarkan para tokoh masyarakat Luak Limopuluah melalui media masa online maupun cetak. Seperti yang direlis BeritaSumbar pada Selasa 28/7 sore kemaren.

Baca Juga: Riau Klaim 100 Persen PAP PLTA Koto Panjang Masuk PAD Riau, Ini Tanggapan Tokoh Masyarakat Limapuluh Kota

Rabu 29/7 BeritaSumbar.com mencoba menghubungi Hardianto SE wakil ketua DPRD Riau yang namanya di tulis di media online tersebut untuk mekonfirmasi masalah perkataan Pitih Sanang dan PAP PLTA sudah 100 persen masuk PAD Riau.

Melalui sambungan telepon Hardianto SE Politisi dari Gerindra tersebut mengatakan tidak ada dia menyebut kata kata pitih sanang tersebut. Dan dia sendiri tidak pernah diwawancarai lansung oleh awak media yang membuat berita tentang sukses putus aliran pitih sanang ke Sumbar itu.

Hardianto mengaku baru tahu akan berita tersebut setelah dihubungi Irwan Patah salah seorang anggota DPRD Riau yang juga berasal dari Sumbar. Jujur saya pribadi tidak tahu arti pitih sanang. Baru diterangkan Bang Irwan saya tahu, Ujar hardianto. Dan hal itu sudah saya klarifikasi ke wartawan yang menulis berita itu lansung ujar hardianto.

Masalah Pajak Air Permukaan itu memang murni dari Perjuangan Komisi III DPRD Riau. Secara daerah kami sebagai wakil Rakyat Riau tentu memperjuangkan pemasukan buat daerah. Apalagi saat ini PAD provinsi Riau Menurun. tentu perlu kajian sumber baru untuk hal tersebut. cerita Wakil ketua DPRD Riau ini.

Salah satunya adalah dengan pemasukan melalui pajak. Mengingat Hamparan atau lokasi PLTA ada di Kabupaten Kampar tentu kami wakil rakyat Riau berjuang untuk bisa mendapatkan pemasukan buat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Alhasil perjuangan ini direstui oleh kemendagri.

Dengan munculnya riak di Sumbar akan hal ini kita secara pribadi dan institusi DPRD Riau tadi pagi (Rabu 29/7) sudah komunikasi dengan Supardi Ketua DPRD Provinsi Sumbar. Dalam pembicaraan tersebut kita sampaikan tentang berita yang viral dari malam tadi. Sebelum berita tentang tanggapan warga Sumbar masalah PAP muncul kita memang baru usai bertemu Ketua DPRD Sumbar. Dan tidak ada membahas hal tersebut.

Dengan timbulnya gejolak ini kita lansung menawarkan kepada Pak Supardi untuk segera menyurati Pemrov dan DPRD Riau untuk duduk semeja membahas hal ini. Dan Ketua DPRD Sumbar inipun menyatakan siap untuk duduk semeja dan akan membahas hal ini bersama instasi terkait di Pemprov Sumbar. Tidak hanya soal Pajak Air Permukaan saja, tapi juga dampak lingkungan,dampak sosial kepada masyarakat sekitar waduk PLTA Koto Panjang ini, Serta sebagai sumber air waduk Sumbar tentu juga berhak atas Usaha PLTA ini. bagaimanpun PLTA ini adalah bisnis. Kita dari Riau siap untuk duduk semeja dengan pemprov Sumbar dalam membahas lanjutan. Juga siap membackup kepentingan Sumatera Barat sampai ke kementerian nantinya dalam memperjuangkan hak hak Warga Limapuluh Kota khususnya maupun Sumbar umumnya.

Bagaimanpun Riau Dan Sumbar daerah satu rumpun tidak akan mungkin terpisahkan dalam segala segi. Mari kita duduk satu meja membahas kepentingan daerah ini. Banyak yang bisa kita kerjasamakan dalam membangun daerah ini. Tutur Hardianto kepada BeritaSumbar.

Sementara itu Ady Surya SH MH praktisi hukum Sumbar meminta Bupati,DPRD Limapuluh Kota serta DPRD dan Gubernur Sumbar bergerak cepat dalam menindaklanjuti pelecehan hak Luak lima puluh kota ini. Hak Limapuluh Kota khususnya Sumbar pada umumnya harus di tuntut kepada PLN atas pengoperasian PLTA Kota Panjang yang sudah lama beroperasi ini.(*)

Riau Klaim 100 Persen PAP PLTA Koto Panjang Masuk PAD Riau, Ini Tanggapan Tokoh Masyarakat Limapuluh Kota

Limapuluh Kota,BeritaSumbar.com,- Beredar berita di beberapa media di provinsi Riau tentang pernyataan Ketua DPRD Provinsi Riau Tentang Pajak Air Permukaan PLTA Koto Panjang Kampar sudah full masuk ke PAD Riau. Selama ini berbagi dengan provinsi Sumbar.

Hal ini mendapat reaksi dari masyarakat Limapuluh Kota yang merupakan kawasan hulu dari aliran sungai di PLTA Koto Panjang Kampar Riau tersebut.

Deni Asra Ketua DPRD Limapuluh Kota kepada awak media mengatakan Kita sangat menyayangkan sikap DPRD provinsi Riau yang dengan bangganya menyampaikan itu dalam rapat paripurna terbuka. Okey, ada aturan berupa UU 28 tahun 2009. UU ini sudah ada sejak 11 tahun yang lalu dan bagi hasil pajak ini juga sudah berjalan. Kenapa selama ini baik baik saja. Harusnya dalam melakukan proses ini juga melibatkan pemprov dan DPRD propinsi sumatera barat.

Ingat, PLTA koto panjang itu aliran airnya dari mana ??? Banjir kiriman ke wilayah kabupaten lima puluh kota itu dari mana?. Kalau seperti caranya, saya tegas menyampaikan TIDAK FAIR.  Ini cara cara yang tidak baik..kita daerah tetangga.
Selama ini propinsi Sumatera barat sudah “bersahabat” dengan riau terutama masalah tapal batas. Kita juga menginginkan ketegasan pemprov sumatera barat terkait tapal batas Sumbar – Riau ini. Kami akan segera koordinasikan dengan ketua DPRD propinsi sumatera barat dan Gubernur Sumbar terkait masalah PAP PLTA koto panjang ini.

Kalau secara kelembagaan, tentu kami bawa dlu ke rapat pimpinan fraksi.
Tapi menurut saya sebagai ketua DPRD, kita akan kaji kembali aturan terkait ini. Saya sudah kontak Ketua DPRD Sumbar dan Wakil Gubernur Sumbar terkait hal ini. Pemprov akan ambil sikap tegas dalam hal ini. Akan duduk bersama di propinsi terutama dengan OPD teknis.

Namun di luar itu, ada 2 hal yang harus di desak oleh DPRD lima puluh kota :
1. Jika pembahasan terkait PAP PLTA koto panjang ini TIDAK melibatkan pemprov sumatera barat, kita mintak PEMPROV bertindak tegas. Ini tidak beretika dan wajib kita gugat. Limapuluh kota yang menjadi wilayah perbatasan dengan riau SIAP berada di depan menyuarakan ini sampai ke Riau.

2. Jika pembahasan terkait ini SUDAH melibatkan pemprov Sumbar, maka DPRD 50 kota mendesak Pemprov Sumbar menjelaskan ke masyarakat sumbar kenapa ini bisa terjadi.
Sesuai UU 28 tahun 2009 pasal 23, jelas daya tawar kita sebagai sumber air bisa menjadi dasar kita utk bertahan mendapatkan PAP ini. 2 hal ini menurut Deni Asra wajib kita dapatkan informasi terlebih dahulu.

Dalam kesempatan ini, kita juga mendesak PEMPROV SUMBAR untuk tegas mengenai Tapal Batas Sumbar dengan Riau. Hal ini juga berlaku bagi Pemda 50 Kota, cek kembali setiap jengkal tapal batas kita dengan Riau baik di pangkalan, kapur 9 maupun di Ampalu.

Sementara itu Marsanova Andesra anggota DPRD Limapuluh Kota dari Fraksi PAN Minta Provinsi Riau untuk uji data. Apakah hanya Riau Yang berhak di PLTA Koto Panjang tersebut. Sementara Sumbar dengan Kabupaten Limapuluh Kota nya tidak ada pengorbanan buat PLTA tersebut.

Marsanova Andesra Juga mengatakan yang berhak di PLTA itu dua provinsi dan terbesar itu Sumbar dengan Limapuluh Kota sebagai hulu sungai yang di bendung di Kampar.

Jangan seenaknya saja pemprov bersama DPRD Riau mengklaim itu sepenuhnya milik mereka. tahun 2002 kita sudah tantang pemprov Riau untuk jelaskan hal ini waktu pertemuan di Hotel Merdeka Pekanbaru waktu itu, Ujar Andes panggilan Kader PAN ini kepada awak media pada Selasa 28/7 sore.

Sementara itu Syafaruddin Dt Bandaro Rajo kepada beritasumbar.com mengatakan bahwa Pajak air permukaan PLTA Koto Panjang harusnya milik kita Sumbar lebih banyak dari Riau , karena Sumber Airnya dan chatman Areanya secara keseluruhan dari Sumbar,
Tapi atas berita ini kita akan bicarakan di DPRD Sumbar dan Pemprov Sumbar untuk menelusuri permasalahan ini , sehingga tidak ada pihak yang dirugikan apalagi Sumbar , begitu juga PLTA seyogianya memberikan konpensasi berupa CSR ( corpotate sosial resposability ) untuk nagari Daerah Aliran Sungai terutama yang Terdampak genangan. Dan ini merupakan tanggung jawab perusahaan untuk kelestarian lingkungan. Ujar mantan Ketua DPRD Limapuluh Kota yang saat ini duduk di DPRD Provinsi Sumbar.

Sementara itu Prof Syafrudin Karimi Tokoh Masyarakat Limapuluh Kota yang juga Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Andalas saat diminta tanggapannya mengatakan, bahwa dia  tidak percaya dengan klaim sepihak dari seorang anggota DPRD Riau soal pajak air PLTA Koto Panjang bakal 100% hanya untuk Riau. Itu klaim tidak masuk akal. Tidak mungkin PLN akan setuju dengan itu. Namun pihak berwenang di Sumbar, mulai dari DPRD Kabupaten Limapuluh Kota Kota, Bupati Limapuluh Kota Kota, DPRD Sumbar dan Gubernur Sumbar perlu minta klarifikasi ke PLN.

Yuldifan Habib Dt Munti dari Forum Peduli Luak Limopuluah menyayangkan pernyataan DPRD Riau yang seakan tidak tahu sejarah tentang berdirinya PLTA Koto Panjang. Dan meminta Pemprov Riau memahami betul regulasi tentang pengelolaan PLTA tersebut. Dan juga tahu tentang kondisi lingkungan yang ada genangan waduk PLTA Koto Panjang tersebut. Yuldifan Habib juga mengatakan bahwa selama ini Yang berjuang untuk keadilan akan dampak pembangunan PLTA Tersebut hanya masyarakat Sumbar khususnya Masyarakat tanjuang balik dan Koto Panjang Pangkalan Koto Baru Limapuluh Kota.

Sementara itu Bayu Vesky menanggapi, Pertama sekali, kita ingin memastikan, benar atau tidak, wakil rakyat di Riau tersebut bicara demikian seperti yang beredar di sejumlah media online hari ini.

Jika benar, ada kalimat “pitih sanang”, ini sangat merendahkan, menghinakan dan tendensius.

Sebagai anak nagari Sumatera Barat, sekaligus Presidium Rumah Kerja Jokowi , kami minta agar Wakil Ketua DPRD yang bersangkutan belajar sejarah.

Selain itu, perlu dicatat. Sejak PLTA berdiri, banjir terjadi di Pangkalan.

Sejak 1998, sejak pengoperasian PLTA Koto Panjang, Pangkalan jadi langganan banjir. Rakyat sengsara. Ini apa tidak dikaji

“Tau tidak, dia itu sejarah PLTA Koto Panjang? Berapa dusun , desa yang hilang dan tenggelam di sana? Jangan bicara seperti tak bersekolah,” kata Muhammad Bayu Vesky

Catat, ada air mata dan darah masyarakat Sumbar khususnya Pangkalan Koto Baru, Limapuluh Kota di sana. Kami selama ini menganggap kita dengan Riau bersaudara. Jangan sampai, bahasa Wakil Ketua DPRD Riau ini merusak tatanan yang ada. Saya akan laporkan hal ini ke Ketum Partainya, percayalah,” ujar Muhammad Bayu Vesky.

Jika ada lontaran kata Pitih sanang yang dilontarkan Ketua DPRD Provinsi Riau tersebut seperti di judul berita di salah satu media Online Riau Arya Gusman Tokoh Muda Luak Limopuluah meminta kepada yang bersangkutan meminta maaf kepada Masyarakat Sumatera Barat karena ungkapan pitih sanang tersebut sangat menyayat hati dan sudah terlalu merendahkan harga diri Masyarakat Sumbar pada umumnya.

Sementara itu Supardi Ketua DPRD Sumbar belum bisa diminta tanggapannya sampai berita ini diturunkan karena sedang ada tamu kata ajudannya. (*)